.webp)
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengajak tiga menteri melakukan tobat nasuha setelah bencana terjadi di Sumatera. Seruan Cak Imin pun menuai beragam komentar.
Ajakan Cak Imin itu disampaikan dalam acara 'Workshop Kepala Sekolah Untuk Program SMK Go Global' di Bandung, Senin (1/12). Cak Imin menilai tobat nasuha sebagai upaya penyesalan mendalam dan perbaikan kerja pemerintah.
"Hari ini saya berkirim surat, Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, untuk sama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy, dan langkah-langkah kita. Sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya taubatan nasuha," kata Cak Imin seperti dilihat di akun YouTube Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Rabu (3/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan Cak Imin tersebut disampaikan setelah bencana banjir dan tanah longsor menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Siklon tropis Senyar dinilai sebagai salah satu pemicu, tapi belakangan sorotan tertuju pada kayu gelondongan diduga hasil penggundulan hutan.
"Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi, akibat kelalaian kita sendiri. Semoga yang sedang mengalami musibah segera mendapatkan bantuan, keluarga, dan kesabaran selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin," ucap Cak Imin.
Tanggapan Menteri Lingkungan
Menanggapi ajakan Cak Imin, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq setuju dengan ajakan atasannya tersebut. Hanif mendukung arahan Cak Imin untuk perbaikan kinerja kementeriannya dalam tata kelola lingkungan hidup.
"Saya juga dapat videonya untuk taubatan nasuha ya. Ya saya setuju dengan ya, kita kalau saya dukung penuh arahan dari Pak Menko. Tentu dengan melakukan perbaikan, langkah-langkah perbaikan tata lingkungan kita," ujar Hanif tersenyum.
Sebagai anak buah, Hanif mengakui kinerja kementeriannya belum sempurna. Tak masalah dengan ajakan tersebut, Hanif berjanji memperbaiki kinerja Kementerian Lingkungan Hidup.
"Jadi kita menyadari belum sempurna, iya. Namun, semua upaya yang telah kita lakukan akan terus akan terus kita tingkatkan. Ya saya setuju. Nggak masalah tentu akan mendorong kita untuk perbaikan diri," imbuhnya.
PSI Bela Raja Juli
Sementara itu, Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali mengatakan apa yang disampaikan Cak Imin baik sebagai koreksi. Kendati demikian, menurutnya Cak Imin tak serta-merta bisa menyalahkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
"Sebenarnya begini, niatannya baik. Jadi ada kesadaran untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah di bidang kehutanan, lingkungan, dan pertambangan ya secara keseluruhan. Tapi kita juga harus bijak melihat bahwa peristiwa banjir ini tentunya ini adalah kebijakan yang tidak terjadi di zaman hari ini, kan?" kata Ali saat dihubungi, Rabu (3/12).
Ali mengatakan ada andil dari kebijakan 20 tahun lalu atas peristiwa yang terjadi di wilayah utara Pulau Sumatera. Kendati demikian, ia tetap meminta setiap menteri mengambil pelajaran dari bencana Sumatera.
"Jadi peristiwa ini akibat kebijakan 20 tahun lalu, tapi bahwa kehutanan, lingkungan, itu adalah kementerian yang harus bertanggung jawab. Karena terjadi pada di kementerian itu," ujar Ali.
Ia menyebut Menteri Kehutanan Raja Juli tak bisa serta-merta disalahkan dari kejadian bencana Sumatera. Ali mengklaim bencana di kawasan utara Sumatera bukan karena kebijakan Raja Juli.
"Tapi tidak bisa kemudian kita menyalahkan pemerintahan hari ini, Kementerian Kehutanan hari ini, Kementerian Lingkungan hari ini, karena ini penyebabnya bukan karena kebijakannya mereka hari ini," kata Ali.
Golkar Sayangkan Komentar Cak Imin
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyayangkan pernyataan tersebut di tengah masa tanggap darurat. Padahal menurutnya saat ini yang terpenting fokus pada penanganan bencana.
"Ya pertama, menurut saya, ya, saya menyayangkan ya pernyataan itu di tengah kita semuanya sedang konsentrasi untuk membantu masyarakat yang menjadi korban bencana banjir di Sumatera itu. Harusnya kan kita semua fokus bagaimana membantu mereka menyelesaikan masalah yang mereka hadapi," kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12).
Doli mengatakan yang bisa mengevaluasi menteri adalah Presiden. Ia menilai Cak Imin sudah melewati batas kewenangannya.
"Dan menurut saya yang bisa mengevaluasi apa, yang nyuruh tobat atau tidak, itu ya presiden gitu loh. Cak Imin itu sebagai apa? Kan dia bukan presiden, dia kan cuma Menko gitu," ujar Doli.
"Jadi yang berhak menegur, yang berhak memberikan peringatan, yang menyuruh tobat atau tidak itu ya kepada menteri, kepada menteri-menterinya itu adalah presiden," sambungnya.
Pembelaan PKB
PKB juga merespons tanggapan Golkar atas pernyataan Cak Imin. Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan pernyataan Cak Imin tidak dalam konteks menyuruh.
"Cak Imin tidak dalam konteks suruh menyuruh, kok. Cuma menyampaikan sebagai sahabat dan sesama manusia," kata Daniel Johan kepada wartawan, Rabu (3/12).
Menurutnya, Cak Imin hanya berupaya mengingatkan sesama manusia tentang pentingnya menjaga alam. Cak Imin, kata Daniel, hanya resah terhadap apa yang terjadi saat ini.
"Cak Imin termasuk mengingatkan kepada dirinya sendiri kok, ini sebagai keresahan yang muncul dari hatinya," katanya.
Dia mengatakan Cak Imin sejak dulu konsisten menyerukan tobat ekologis dalam berbagai kesempatan. Termasuk, katanya, saat masa pilpres.
"Cak Imin sejak dulu memang konsisten menyerukan tobat ekologis, pernah disampaikan waktu pilpres. Bahkan jauh sebelum urusan cawapres," tuturnya.
Tonton juga video "Menko Cak Imin Ajak Bahlil-Raja Juli Tobat: Kiamat Sudah Terjadi"
