Pimpinan KPK Surati Jokowi soal Revisi UU KPK

Jakarta - KPK mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkaitan dengan usulan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Surat itu ditandatangani seluruh pimpinan KPK.

"Hari ini pimpinan baru menandatangani surat, saya juga baru tandantangani, lima pimpinan sudah tandatangani," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat ikut aksi tolak revisi UU KPK bersama pegawai KPK di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Saut berharap Jokowi membaca surat tersebut untuk ditindaklanjuti dalam pengambilan kebijakan.

Baca juga: Pakaian Serba Hitam, Pegawai KPK Aksi Tolak Revisi UU KPK

"Surat sudah dikirimkan kepada presiden, mudah-mudahan untuk dibaca, untuk direnungkan kemudian mengambil kebijakan," kata Saut.

Dia mengatakan perjuangan pegawai KPK tidak boleh berhenti untuk menolak revisi UU KPK. Aksi ini bertujuan untuk kepentingan bangsa.

"Jangan pernah berhenti, jangan pernah takut, jangan pernah terganggu integritasnya. Perjuangan kita masih jauh, tanggung jawab kita besar terhadap republik ini, jangan pernah takut siapa pun, apa yang kita lakukan ini untuk kebesaran bangsa Indonesia dan dilakukan dengan integritas yang besar," jelas dia.

Dalam orasinya, Saut berbicara soal penyadapan dalam revisi UU KPK.

"Bahasanya di situ tidak boleh ada pengaruh-pengaruh yang tidak penting. Apakah penyadapan itu penting?" tanya Saut.

"Penting," teriak pegawai KPK.

Aksi ini diikuti ratusan pegawai KPK dengan berpakaian serba hitam dan membawa poster serta payung. Pegawai KPK yang mengenakan pakaian serba hitam berbaris membawa payung bertulisan ' Tolak RUU KPK' dan 'Pelanggar Etik Dilarang Masuk KPK'.

Sedangkan yang lainnya membawa poster bertulisan 'Save KPK' hingga 'Pak Jokowi di Mana?'


DPR Setuju UU KPK Direvisi, Ketua KPK: Kami di Ujung Tanduk

[Gambas:Video 20detik]

(fai/fdn)