Percepat Berantas Korupsi, SBY Harus Reshuffle Kabinet

Jakarta - Desakan reshuffle kabinet terus menggelinding. Kali ini Indonesia Corruption Watch (ICW) yang angkat suara. Bagi ICW, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ingin mempercepat pemberantasan korupsi, reshuffle perlu dilakukan.Pendapat itu disampaikan Wakil Koordinator ICW Danang Widoyoko dalam jumpa pers di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV D, Jakarta, Rabu (26/10/2005). Menurut ICW, selama satu tahun pemerintahan ini, pemberantasan korupsi yang dicanangkan SBY baru sebatas wacana. Hal itu terjadi karena minimnya dukungan para menteri. "Secara kelembagaan dalam satu tahun ini Presiden hanya berbicara tentang korupsi dalam pidato kenegaraan dan itu hanya sebatas wacana, komitmen dan janji, tanpa ada upaya untuk merealisasikannya oleh para pembantunya," kata Danang.Persoalan yang menghambat pemberantasan korupsi, menurut ICW, berada di tingkat menteri. Danang memaparkan, hasil survei ICW menunjukkan pajak dan bea cukai sebagai lembaga yang paling korup. Tapi tak ada perbaikan atau pembersihan pada pejabat pajak dan bea cukai. "Jadi belum ada upaya maksimal dari pembantu presiden yakni Menkeu," jelas Danang. Berkaca dari survei itu, ICW menyimpulkan komitmen SBY untuk memberantas korupsi tak mendapat dukungan dari para menteri. Maka apabila SBY ingin melakukan percepatan pemberantasan korupsi untuk satu tahun ke depan, terlebih dulu harus melakukan evaluasi kinerja para pembantunya secara kontinyu. "Bila perlu melakukan reshuffle," kata Danang. (iy/)