RUU KUHP, Enam Organisasi Advokat Desak Pasal Penghinaan Pengadilan Dihapus

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 05 Sep 2019 08:24 WIB
Erwin Natosmal Oemar (ari/detikcom)
Jakarta - Enam organisasi advokat sepakat dan mendesak DPR untuk menghapus pasal penghinaan terhadap pengadilan untuk dihapus dari draft RUU KUHP. Sebab, masih banyak permasalahan di pengadilan sehingga hakim dan jajarannya perlu dikritik.

"Kami meminta kepada Tim Perumus RKUHP untuk menghapuskan Pasal 281 dan Pasal 283 RKUHP dan meninjau ulang besaran ancaman pidana yang dikenakan dalam masing-masing pasal yang terkait delik penghinaan dalam proses peradilan," kata perwakilan advokat dari Ikadin, Erwin Natosmal Oemar, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Kamis (5/9/2019).

Sikap itu dituangkan dalam sepucuk surat dan dikirimkan ke DPR. Yang menandatangani yaitu Ketua Umum DPN Peradi Luhut M.P Pangaribuan, Ketua Umum DPP Ikadin Roberto Hutagalung, Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) Yan Juanda Saputra, Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Muhammad Ismak, Dewan Penasehat DPP PERADIN, Frans Hendra Winarta dan juga Ketua KAI Tjoejoek Sanjaya.

"Secara sosiologis, pasca Reformasi, sistem peradilan Indonesia masih jauh dari kondisi yang ideal. Merujuk kepada data Rule of Law Index 2019 yang dipublikasikan oleh World Justice Project, peradilan Indonesia masih menunjukan performa yang tidak memuaskan," ujarnya.