Bupati Kudus Ajukan Praperadilan Lawan KPK

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 04 Sep 2019 17:20 WIB
Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil (Ibnu Hariyanto/detikcom)
Jakarta - Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK. Tamzil mengajukan praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengisian jabatan.

Sidang perdana praperadilan yang diajukan Tamzil akan digelar pada Senin 9 September, pekan depan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dijadwalkan digelar pada pukul 10.00 WIB.

"Sidang pertama tanggal 9 September," kata Humas PN Jaksel, Achmad Guntur, saat dimintai konfirmasi, Rabu (4/9/2019).

Dalam petitum yang dikutip detikcom dari website PN Jaksel, Tamzil meminta hakim mengabulkan semua gugatan praperadilan yang dia ajukan. Selain itu, dia meminta agar penetapan tersangka yang disangkakan kepadanya tidak sah.


"Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka terkait tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," bunyi petitum tersebut.

Tamzil juga meminta hakim menyatakan penggeledahan yang dilakukan KPK adalah tidak sah menurut hukum serta memerintahkan kepada KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor:Sprin.Dik/71/DIK.00/01/07/2019 tanggal 27 Juli 2019.

"Memerintahkan termohon untuk segera mengeluarkan pemohon dari tahanan seketika setelah putusan atas perkara ini diucapkan," ujar petitum tersebut.