Bareskrim Ajak Warga Adukan Pelanggaran Kekayaan Intelektual via Singa HKI

Foto: Acara peluncuran aplikasi Singa HKI (Rolando/detikcom)

Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khsusus (Dittipideksus) Bareskrim Mabes Polri meluncurkan sistem pengaduan hak kekayaan intelektual (HKI). Aplikasi tersebut diberi nama Singa HKI untuk mempermudah masyarakat melaporkan pelanggaran kekayaan intelektual.

Peluncuran aplikasi ini dilakukan di Hotel Ambhar, Jalan Iskandarsyah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/9/2019). Turut hadir dalam peluncuran ini perwakilan dari Kemenkominfo, Kemenkum HAM dan Badan Ekonomi Kreatif.

"Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu untuk memberikan izin atau melarang orang lain untuk melaksanakan hak ekonomi dari produk yang dilindungi hak kekayaan intelektual," ujar Wakil Direktur Dittipideksus Kombes Helmy Santika dalam sambutannya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selama ini sistem pengaduan masyarakat terkait kekayaan intelektual dinilai masih kurang optimal. Hal itu karena pelayanan birokrasi yang disebut memakan waktu panjang.

"Pelaksanaan pelayanan sistem pengaduan masyarakat terkait HKI ini atau di Indonesia dapat dikatakan masih kurang berjalan optimal. Hal tersebut karena pelayanan pengaduannya saat ini birokrasinya memerlukan waktu yang panjang dan kurang pahamnya masyarakat tentang sistem pengaduan masyarakat di bidang kekayaan intelektual," ujar Helmy.

Helmy mengatakan Bareskrim sebagai unsur pelaksana penyelidikan hingga pencegahan mempunyai kewajiban meningkatkan pelayanan perkara kekayaan intelektual. Bareskrim ingin mempersingkat birokrasi laporan pelanggaran dari masyarakat.

"Bareskrim sebagai unsur pelaksana utama yang mempunyai tugas dalam hal penyelidikan, penyidikan, sekaligus sebagai pencegahan dan penanggulangan di bidang hak kekayaan intelektual ini mempunyai kewajiban meningkatkan penanganan perkara di bidang hak kekayaan intelektual," ucapnya.

"Dengan kondisi ini apabila tidak diambil langkah-langkah maka penanganan laporan polisi tentang pelanggaran terhadap kekayaan intelektual secara birokrasi akan memerlukan waktu yang sangat panjang. Masyarakat akan enggan melaporkan pengaduan yang terjadi karena tidak mengetahui prosedur maupun persyaratan yang harus dilengkapi untuk pengaduan," tambah Helmy.

Untuk memaksimalkan dan mempermudah pelayanan terkait kekayaan intelektual kepada masyarakat, Helmy mengatakan perlu suatu terobosan. Maka dibentuklah pengaduan terkait kekayaan intelektual berbasis online.

"Untuk mencapai kondisi yang diharapkan perlu dioptimalkan dengan membangun aplikasi pengaduan online yang dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan pengaduan sehingga penanganan perkara HKI dapat secara lebih maksimal," sebut Helmy.

Dengan adanya aplikasi Singa HKI ini masyarakat dapat dengan mudah melaporkan pelanggaran kekayaan intelektual dan mempersingkat waktu. Helmy mengajak masyarakat menggunakan aplikasi ini.

"Oleh karena itu dibentuk sebuah gagasan optimalisasi penanganan perkara melalui pembangunan aplikasi pengaduan online yang dinamakan sistem pengaduan hak kekayaan intelektual atau Singa HKI yang bertujuan mempermudah masyarakat menyampaikan pengaduan,"

Aplikasi Singa HKI ini dapat diunduh di gawai masyarakat. Di dalam aplikasi Singa HKI terdapat fitur Pengaduan, Perkembangan, Pengetahuan, dan Konsultasi.

"Aplikasi Singa HKI ini juga bertujuan mendapatkan atau memberikan informasi tentang perkembangan perkara, mendapatkan informasi tentang kekayaan intelektual, mendapatkan informasi perkara-perkara yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang ditangani penyidik Polri dan sarana konsultasi di bidang pelanggaran kekayaan intelektual," imbuh Helmy.