RUU KUHP

Pengkritik Hakim Dibui 5 Tahun Dinilai Bukan Solusi Citra Negatif Pengadilan

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 04 Sep 2019 07:48 WIB
ilustrasi (dok.detikcom)
Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Legal Roundtable (ILR) Firmansyah Arifin mengatakan delik penghinaan terhadap pengadilan atau 'Contempt of court' di RUU KUHP bukan jawaban menyelesaikan permasalahan pengadilan. RUU KUHP itu akan disahkan pada 24 September ini.

"Kalau kita cek kepada kepercayaan publik terhadap institusi pengadilan, itu masih banyak yang kecewa terhadap kinerja atau putusan-putusan yang dikeluarkan oleh para hakim di pengadilan," kata Firmansyah Arifin seperti dilansir Antara, Rabu (4/9/2019).

Kekecewaan tersebut juga bisa menjadi salah satu faktor pemicu pihak-pihak tertentu bertindak melanggar seperti melakukan penghinaan terhadap pengadilan. Dari data terakhir dimilikinya untuk 2019 ini terdapat sekitar 700 laporan masyarakat terhadap institusi pengadilan yang masuk ke Komisi Yudisial (KY).

"Walaupun memang belum sepenuhnya terbukti dari pemeriksaan Komisi Yudisial, tapi jumlah ini bisa menjadi salah satu indikasi banyak masyarakat yang tidak puas dengan kinerja institusi pengadilan," kata dia.

Pendapatnya tersebut juga didukung dengan banyaknya masyarakat yang mengeluhkan pelayanan administrasi pengadilan ke Ombudsman RI.

"Dengan kondisi pengadilan ini, saya kira penanganannya dengan delik 'contempt of court' bukan satu jawaban tetapi masih ada alternatif yang lain," ucapnya.

Alih-alih mengundangkan delik tersebut dalam KUHP, menurut Firmansyah, meningkatkan kinerja pengadilan dan membangun kepercayaan publik bisa menjadi langkah yang bagus untuk menekan persoalan pengadilan termasuk penghinaan.

Harkat dan martabat peradilan pun juga sudah dijaga oleh UU Komisi Yudisial, ada satu mekanisme khusus di aturan perundang-undangan tersebut untuk bisa melakukan advokasi terhadap orang-orang yang menentang kehormatan peradilan.

"Jadi para hakim dan unsur peradilan yang merasa terganggu bisa melaporkan ke Komisi Yudisial. Selain itu, di UU Kehakiman juga sudah memberikan jaminan keamanan terhadap hakim," ujarnya.