.webp)
"Harusnya diskursus publik, ini sekarang kajian akademik ibu kota kita kan nggak tahu. Katanya hanya Rp 400 triliun itu angka dari mana ya, kemudian kenapa tempat itu dipilih," ujar Rico di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).
Menurut Rico, saat ini masyarakat perlu melihat apa saja alasan pemerintah melakukan pemindahan ini. Dia menilai masyarakat perlu tahu agar mengetahui sampai sejauh mana keputusan ini dijalankan oleh pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang masyarakat butuhkan itu adalah ini kajian akademik bagaimana? Benar nggak ini bisa efisien? Benar nggak dengan dipindahkan ibu kota itu segala sesuatunya bisa terjadi lebih baik? Jangan seperti, misalnya, contoh, di beberapa negara lain yang kita lihat pemindahan ibu kota itu, akhirnya hanya menjadi monumen saja begitu ya," jelasnya.
Rico mengatakan, sebelum menjalankan keputusan pemindahan ibu kota, pemerintah harus memastikan lebih dulu perubahan undang-undang terkait pemindahan ibu kota. Rico juga mengatakan perlunya buka-bukaan data terhadap rencana pemindahan ibu kota ini.
"Pak Jokowi sudah mengambil keputusan, akan tetapi seperti kita ketahui bersama bahwa itu tidak serta-merta harus bisa langsung berjalan. Harus pastikan dulu ada perubahan undang-undang dulu, kan harus dibahas di DPR. Sekarang inilah maksud saya pemerintah harus berusaha sekuat tenaga meyakinkan publik dan membuka data seluas-luasnya. Ini loh sebenarnya alasan kenapa kita harus pindah, ini loh akan lebih efisien ekonomi akan meningkat sekian persen dan seterusnya," pungkasnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah mengumumkan ibu kota negara akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Hingga saat ini pemerintah sedang mengupayakan pembangunan infrastruktur untuk ibu kota baru RI itu.
Halaman 2 dari 2
