Hakim MK Saldi Isra Sarankan Koalisi Pemerintah Jangan Terlalu Gemuk

Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyarankan pemerintah tidak terlalu gemuk membuat koalisi di parlemen. Sebab, malah akan menyusahkan eksekutif dan presiden sendiri.

"Secara natural, dalam sistem presidensil, parlemen kerjanya mengkritisi presiden. Kalau dibangun koalosi besar, tidak ada jaminan bahwa presiden tidak dikritisi parlemen. Karena parlemen dipilih rakyat untuk mengkritisi eksekusif," kata Saldi.

Hal itu disampaikan dalam seminar di rangkaian Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-6 dengan tema 'Memperkuat Kabinet Presidensial Efektif' di Hotel JL Luwansa, Jakarta (2-4/9/2019). Ia menguatkan argumentasinya yaitu saat Presiden SBY, koalisi pemerintah menguasai hampir 70 persen suara DPR. Tapi nyatanya, jumlah tersebut tidak selamanya memuluskan program-program SBY.

"Supaya tidak terlalu repot, supaya mencari dukungan,sedikit-sedikit, lebih dari 50 persen. Jangan dukungan yang terlalu besar, sehingga menyusahkan Presiden sendiri. Karena di mana pun sistem pemerintahan, kalau orang bergabung mendukung pemerintah, salah satu yang dia incar kan posisi menteri," kata guru besar Universitas Andalas, Padang itu.

Hal serupa juga terjadi di Amerika Serikat yang memiliki 2 parpol di DPR. Presiden Obama tetap harus meyakinkan partainya sendiri, Partai Demokrat untuk memuluskan kebijakannya. Meski diusung dari Partai Demokrat, tidak serta merta gagasan Obama diterima 100 persen partainya di parlemen.

Oleh sebab itu, posisi menteri menjadi bergaining dengan DPR dalam menjalin relasi itu.

"Ini namanya Presidensial Good. Benda-benda yang ditawarkankan presiden untuk bernego dengan kekuatan-kekuatan di parlemen. Semakin besar pendukung, semakin besar dilakukan negosiasi. Kenapa? semua orang minta kan? Jadi ujian Presiden dalam sistem presidensil, seberapa jauh, seberapa tahan, seberapa kuat menghadapi tekanan-tekanan dari parlemen," pungkas Saldi.

(asp/gbr)