Blak blakan Tokoh Senior Papua

Papua Bergolak, Ini 5 Rekomendasi Freddy Numberi untuk Jokowi

Sudrajat - detikNews
Senin, 02 Sep 2019 11:19 WIB
Laksamana Madya TNI (Purn) freddy Numberi (Foto: Screenshoot 20detik)
Jakarta -

Setidaknya ada lima rekomendasi yang dilontarkan Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi untuk pemerintahan Jokowi terkait gejolak yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Dia memuji kecintaan dan berbagai upaya pembangunan yang dilakukan mantan wali kota Solo itu.

"Kalau tidak cinta dan sayang rakyat Papua, untuk apa dia 11 kali menginjakkan kaki di tanah Papua. Untuk apa dia bangun jalan dan jembatan," kata lelaki kelahiran Serui - Kepulauan Yapen, 15 Oktober 1947 itu kepada Tim Blak-blakan.

Selain membangun berbagai infrastruktur untuk Papua, Jokowi juga diketahui membagikan tanah dan sertifikat untuk masyarakat lewat koperasi untuk dikelola bersama. Sayangnya, hal itu tidak dibarengi dengan pendamingan yang memadai sehingga kebijakan tersebut disiasati oleh para predator ekonomi dan membuat rakyat tetap tak punya apa-apa.

Pendampingan dan petunjuk teknis di lapangan, menurut Freddy, juga amat diperlukan terkait pelaksanaan otonomi khusus (otsus) yang sudah berlangsung sekitar 20 tahun. Begitu juga dalam hal pengelolaan dana otsus yang digelontorkan selama ini.

"Dana otsus yang besar itu sepertinya tidak tepat sasaran karena tidak ada pendampingan dan petunjuk pelaksanaannya. Akhirnya masyarakat marah karena mereka tak ikut merasakannya," kata Gubernur Irian Jaya 1998-2001 itu.

Selain itu dalam pembangunan infastruktur Freddy juga beharap agar perusahaan - perusahaan yang terlibat mengajak masyarakat sekitar. Kebijakan untuk melibatkan TNI di daerah-daerah yang rawan keamanan, kata lelaki yang pernah menjadi duta besar di Italia dan tiga kali jadi menteri itu juga sudah tepat. Hanya saja akan lebih baik bila para pemuda yang menganggur di sekitar proyek dilibatkan.

Ia mencontohkan kebijakan afirmasi yang pernah dilakukan Presiden Soeharto dengan mengangat 2000 orang Papua sebagai PNS. Kebijakan ini dilanjutkan dengan mengirimkan orang Papua menjadi PNS di sejumlah pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa.

"Itu bukan menganakemaskan orang Papua tapi bagian dari keberpihakan untuk mengejar berbagai ketertinggalan. Juga agar masing-masing dapat saling mengenal dan menghormati sebagai sesama orang Indonesia," ujar Freddy.

Sayangnya, selama ini masih sedikit sekali perusahaan yang mau memberikan lapangan kerja untuk orang Papua. Bahkan untuk pelayan di mal-mal saja yang mengisi adalah para perempuan dari Jawa atau Makassar. Padahal anda kaum perempuan Papua dilatih pun akan bisa menjadi pelayan yang baik.

"Kalau mereka hanya jadi penonton ya mereka tak merasakan maknanya menjadi orang Indonesia. Mereka tak merasa dicintai sebagai orang Indonesia, akhirnya gampang marah," kata Freddy yang telah menuangkan berbagai rekomendasi semacam itu dalam bukunya, "Quo Vadis Papua" pada 2013.

Terkait penegakan hukum terhadap sejumlah oknum pejabat daerah yang korupsi tapi terkesan tak ada tindakan dari aparat, Freddy percaya hal itu hanya soal waktu. Bila situasi telah lebih kondusif, penegakkan hukum niscaya akan dilakukan tanpa pandang bulu sebagai pembelajaran.


Simak Video Blak-blakan Freddy Numberi: Bintang Kejora, Simbol Papua atau Merdeka

(jat/jat)