Putri Eks Ketua DPR Bertekad Benahi Citra DPR, Begini Caranya

Puteri Anetta Komarudin dari Partai Golkar (Dok Pribadi)

Jakarta - Putri mantan Ketua DPR Ade Komarudin, yakni Puteri Anetta Komarudin, menjadi caleg DPR terpilih 2019-2024. Dara usia 26 tahun ini bertekad membenahi citra DPR. Ini strateginya.

"Jadi sebagai yang muda, kami ingin bersinergi dengan para senior dan bekerja keras untuk memperbaiki citra negatif wakil rakyat yang sudah lama melekat," kata Puteri kepada wartawan, Minggu (1/9/2019).

Begitulah strategi Puteri untuk memperbaiki citra DPR, yakni bekerja sama dengan anggota dewan yang lebih senior. Puteri merupakan caleg terpilih dari Partai Golkar, Daerah Pemilihan Jawa Barat VI. Ada 70.164 orang yang memilihnya menjadi wakil rakyat. Sebagai caleg dari generasi muda, dia merasa perlu belajar dari yang senior.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentu banyak juga anggota DPR yang bekerja keras dengan benar saat ini, dan aku rasa dengan pengalaman beliau-beliau yang sudah menjadi pakar dalam berparlemen, kami yang muda-muda perlu belajar. Tentu kami tetap memperhatikan idealisme kami dalam mendengarkan, menyerap aspirasi masyarakat, dan menuangkannya dalam kebijakan legislasi dan dalam melakukan pengawasan pada mitra pemerintah," tutur Puteri.

Di Dapilnya yakni Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, permasalahan yang menuntut penyelesaian adalah soal bank emok alias rentenir. Kaum ibu menjadi sasaran rentenir berkedok bank itu. Bunga pinjaman bank itu bisa 30% per tahun.

"Jadi nanti melalui fungsi legislasi dan pengawasan DPR, saya ingin fokus pada isu tersebut. Ini karena korban utamanya adalah perempuan, sebagai perempuan aku juga merasa bertanggung jawab akan isu tersebut dan ingin membantu ibu-ibu yang menjadi korbannya keluar dari permasalahan tersebut," tutur Puteri yang sempat bekerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini.

Dia menilai, belum ada payung hukum yang mengatur tentang praktik rentenir itu, hukum dinilainya bakal menganggap persoalan itu sekadar perjanjian kesepakatan antara peminjam dan pemilik modal. Ini perlu dicarikan solusinya.

"Belum ada pasal yang mengatakan bahwa praktik rentenir itu ilegal, sehingga saya rasa nanti perlu ada UU baru yang mengatur praktik ilegal tersebut," tuturnya.