PDIP Yakin Rini yang Rombak Pejabat BUMN Tak Membangkang Jokowi

Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Rini Soemarno (Istimewa/Kementerian BUMN)

Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno merombak pejabat-pejabat BUMN. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah melarang para menterinya untuk mengambil keputusan strategis hingga Oktober 2019. Meski begitu, PDIP yakin Rini tidak membangkang terhadap Jokowi.

"Bagaimanapun, secara struktural organisatoris, Menteri Negara BUMN pasti menyampaikan laporan apa yang diputuskannya kepada Presiden," kata Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Minggu (1/9/2019).

Menurutnya, pastilah Jokowi sudah diberi tahu dan menyetujui langkah Rini. Dia mengajak agar semua pihak tidak mempertentangkan Rini selaku menteri dengan Jokowi selaku kepala pemerintahan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan melihat kasus ini dengan kacamata konfrontasional atau rivalitas," kata Hendrawan.

Dihubungi terpisah, politikus PDIP Eva Kusuma Sundari juga menyampaikan hal senada. Dia percaya Rini sudah berkoordinasi dengan Jokowi untuk merombak pejabat-pejabat BUMN.

"Bahwa memang pergantian itu diselenggarakan melalui RUPS, dan itu sudah sesuai jadwal yang dibuat Kementerian. Yang kedua, Pak Gatot sudah memberikan pernyataan bahwa RUPS di beberapa BUMN itu sudah mendapat izin dari Presiden. Jadi menurutku tidak ada sesuatu yang sifatnya pelanggaran," kata Eva. Gatot yang dia sebut adalah Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo.

Rini telah merombak direksi dan komisaris BUMN. Direksi dan komisaris yang dirombak antara lain PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang digelar belum lama ini, pemegang saham memutuskan mengangkat Suprajarto sebagai Direktur Utama menggantikan Maryono.

Hanya berselang beberapa jam, Suprajarto menyatakan mundur dengan alasan tak ada pembicaraan. Perombakan direksi dan komisaris kemudian terjadi pada BUMN lain yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Gatot Trihargo mengatakan, kebijakan yang menyangkut BUMN pasti telah dikomunikasikan Presiden.

"Kan Bapak Presiden sampai Oktober sampai 5 tahun ke depan masih Bapak Presiden juga dan untuk semua perusahaan BUMN besar-besar pasti harus dikomunikasikan Bapak Presiden," ujarnya di Kantor Pusat Bank BTN Jakarta, Kamis (29/8) kemarin.

Soal Super Holding BUMN, Rini: Nanti Bicara Dulu dengan Presiden:

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2

Selanjutnya