Hari Terakhir Pencari Suaka di Kalideres, Ini Kata Anies

Jakarta - Para pencari suaka harus meninggalkan lahan eks Kodim Jakarta Barat hari ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selanjutnya menyerahkan penanganan pencari suaka itu kepada pemerintah pusat.

"Kalau itu pemerintah pusat yang mengatur," kata Anies di Monas, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Sabtu (31/8/2019).

Ia mengatakan selama ini Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan kepada para pencari suaka atas dasar kemanusiaan. Namun, lanjut Anies, penanganan pencari suaka juga merupakan kewenangan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Begini sebenarnya, secara prinsip, kami di Pemprov DKI itu membantu atas dasar kemanusiaan. Kewenangan dimiliki oleh UNHCR dan pemerintah pusat, tapi karena faktanya ada pribadi yang statusnya pengungsi ada di wilayah Jakarta," ujarnya.

Karena itu, ia berharap pemerintah pusat bersama UNHCR segera mencari jalan keluar persoalan pencari suaka ini. Anies mengatakan Pemprov DKI Jakarta tidak punya kewenangan menangani mereka lebih jauh.

"Maka atas prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab itulah menyantuni, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola ini soal kewenangan kami tidak punya kewenangan itu," ucap Anies.

Sebelumnya, pencari suaka sempat menempati trotoar di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kemudian mereka dipindahkan ke lahan eks Kodim Kalideres.

Pemprov dan DPRD DKI Jakarta telah memutuskan pencari suaka harus meninggalkan lahan eks Kodim Jakarta Barat, hari ini, Sabtu, 31 Agustus. Sedangkan bantuan layanan dihentikan sejak Rabu (21/8).

"Tanggal 31. Bukan dideportasi, dipulangkan, (atau seperti apa) silakan UNHCR. Jadi kita tidak punya wewenang lagi karena ini bukan wewenang Pemda," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (21/8).