F-Golkar Minta DPR Tak Buru-buru Revisi UU MD3 soal Pimpinan MPR

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Jumat, 30 Agu 2019 15:33 WIB
Zainuddin Amali (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Zainuddin Amali (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)


Menurut Amali, revisi untuk UU MD3 di tengah perjalanan periode 2019-2024 bisa dilakukan. Amali khawatir, jika dilakukan sekarang, revisi UU MD3 akan merembet dan meluas tidak hanya pada pasal pimpinan MPR.

"Ya bisa aja (revisi di tengah jalan), tapi intinya bukan sekarang. Kalau sekarang, jalankan MD3 yang ada. Makanya kita sudah komit, karena itu bukan hanya pimpinan MPR, bisa merembet ke mana-mana kalau ada revisi itu. Jadi kita pastikan Ketua DPR-nya PDI Perjuangan, Golkar sikapnya begitu," ucapnya.

Seperti diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR tengah menyusun draf revisi UU MD3 untuk pasal pimpinan MPR. Dalam draf revisi itu disebutkan pimpinan MPR adalah satu ketua dan paling banyak sembilan wakil ketua.


"Sudah (siapkan draf). Sudah (9+1 pimpinan)," kata Ketua Baleg Supratman Andi Atgas di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8).

Berdasarkan draf RUU tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, dalam Pasal 15 disebutkan pimpinan terdiri atas satu orang ketua dan paling banyak sembilan orang wakil ketua MPR yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.
Halaman

(azr/rvk)