Ternyata PPP yang Pertama Usulkan Revisi UU MD3 10 Pimpinan MPR

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Jumat, 30 Agu 2019 15:17 WIB
Waketum PPP Amir Uskara (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Waketum PPP Amir Uskara (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR tengah menyusun draf revisi UU MD3 untuk pasal pimpinan MPR. Ternyata PPP lah yang mengusulkan revisi pasal pimpinan MPR itu.

"Kita kan mengusulkan agar ada revisi UU MD3 untuk pimpinan MPR karena kita berharap di MPR itu representasi dari perwakilan rakyat. Sehingga, semua yang masuk dalam parlemen dari 9 fraksi yang lolos dalam parlemen treshold kita berharap bisa sebagai pimpinan MPR. Jadi, betul-betul MPR itu representative dari perwakilan rakyat itu yang kita pikirkan," ujar Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

"Terus terang memang yang pertama mengusulkan itu PPP," imbuh dia.



Amir menjelaskan revisi jumlah pimpinan MPR menjadi 10 itu agar semua partai politik (parpol) bisa menjadi representasi rakyat. Dia menegaskan, revisi pasal pimpinan bukan berarti bagi-bagi jabatan.

"Ya kan kita juga mengusulkan supaya ada terkait dengan revisi UU MD3 untuk pimpinan MPR, karena kita berharap di MPR itu betul-betul representasi dari perwakilan rakyat. Sehingga, semua yang masuk dalam parlemen dari 9 fraksi yang lolos parliamentary threshold berharap semua bisa sebagai pimpinan MPR," tuturnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2