Bertemu KSP, Dewan Pers Sarankan Cabut Pemblokiran Internet di Papua

Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar (Andhika/detikcom)

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar dan para stakeholder terkait bertemu dengan perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP). Dalam rapat koordinasi, ada permintaan untuk mencabut pemblokiran akses internet di Papua pascakerusuhan.

"Tadi ada permintaan sebaiknya pemblokiran internet di sana dicabut karena itu justru menimbulkan kebingungan orang di mana pun untuk mendapat informasi yang benar. Kok seolah-olah ada yang disembunyikan," ujar Djauhar di gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).

Hal ini disampaikan Djauhar seusai rapat koordinasi membahas strategi penanganan komunikasi publik Papua. Djauhar mengatakan masyarakat nantinya diharapkan bisa memilah informasi dari sumber kredibel.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau internet dibuka, biarin aja informasi berkembang. Masyarakat kan sekarang sudah lebih paham mereka mencari informasinya ke media mainstream yang reliable dan teruji," kata Djauhar.

Djauhar menambahkan, dikhawatirkan masyarakat di Papua mendapatkan informasi hoax dari mulut ke mulut.

"Dari mulut ke mulut itu lebih berbahaya. Kalau ada internet, mereka mengecek yang sebenarnya seperti apa," ujarnya.

Selain rapat koordinasi di kedeputian V, sejumlah tokoh mendatangi kedeputian IV KSP. Eks Wagub Papua Barat Irene Manibuy berharap dilibatkan dan dapat berdialog dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas penyelesaian konflik di bumi cenderawasih.

"Kami perwakilan Papua yg terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh papua, tokoh pemuda, kami sampaikan beberapa aspirasi, termasuk nanti ketika bertemu dengan Bapak Presiden, semua kami dapat dilibatkan untuk bicara dengan bapak presiden mencari solusi terbaik untuk damainya Papua," ujar Irene.

Irene juga menyinggung persoalan otonomi khusus (otsus) di Papua.

"Masalah pemekaran-pemekaran wilayah di Papua harus diprioritaskan, memperpendek rentang kendali pemerintah, baik pusat ke masyarakat maupun provinsi, kabupaten, dan lain-lain. Perlu ada kebijakan politik parpol lokal bagi orang Papua, karena sekarang kondisi yang terjadi, keterwakilan orang Papua semakin kecil dibanding masyarakat," paparnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya