.webp)
Komisi I DPR RI prihatin atas kerusuhan yang terjadi di Papua. Kerusuhan yang memakan korban itu disebut sudah mengarah ke tindakan separatis.
"Kalau saya melihat tindakan brutal daripada kaum separatis yang ada di Papua itu sudah tidak bisa ditolerir lagi. Karena mengingat sudah jatuhnya korban, terutama TNI, kita, dan Polri, dan juga sebagian masyarakat sipil. Saya meminta supaya TNI akan lebih sigap supaya tidak terjadi atau timbul korban semacam ini," kata Wakil Ketua Komisi I Satya Yudha kepada wartawan, Kamis (29/8/2019).
"Jadi itu yang Komisi I sangat prihatin dengan kejadian ini. Maka TNI harus bersikap tegas, terutama di dalam rangka penegakan NKRI," imbuhnya.
Satya menyebut tindakan separatis sudah menyangkut fondasi dasar pilar kebangsaan Indonesia. Politikus Golkar itu menyimpulkan adanya tindakan separatis karena yel-yel yang diteriakkan dalam demonstrasi di Papua bernada 'pemisahan'.
"Papua merdeka, itu kan otomatis sudah separatism. Itu ndak boleh. Lebih bagus kalau dia bukan separatism, kan yel-yelnya tidak yel-yel memisahkan diri. Tapi menuntut sesuatu pada pemerintah yang sah kan. Misalkan 'perbaiki jalan kami' atau 'buat pendidikan kita menjadi biayanya tidak mahal', misal. Gitu kan beda, berarti dia menuntut pada negaranya," jelas Satya.
Selanjutnya, Satya juga meminta Komnas HAM hadir langsung untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua. Satya tidak ingin tugas TNI menjaga kedaulatan negara terhalang karena adanya protes soal HAM.
"Jangan sampai menodai NKRI dengan dalih masalah human rights, masalah ini. Kan itu membuat kita menjadi tidak bisa bergerak, tapi sementara lawan leluasa, bahkan membunuh, melukai, mencederai warga negara yang tidak bersalah, dan khususnya aparat Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkasnya.
