M Jasin Minta Jokowi Dengar Suara Masyarakat soal 20 Capim KPK

Jakarta - Eks Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin ikut menyoroti seleksi calon pimpinan (capim) KPK. Jasin menilai mestinya capim KPK yang memiliki rekam jejak (track record) yang tidak baik tidak diloloskan ke tahap selanjutnya.

"Dari 20 ke 10 ini sangat riskan. Ini bagus sekali, ini kalau tidak dibuat hiruk pikuk, nanti lolos begitu saja. Kalau tidak nyesal, (capim) punya track record tidak bagus tidak harus dipilih jadi 10 (ke tahap selanjutnya)," kata Jasin di Hotel Mercure Cikini, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).

Saat ini 20 orang capim KPK telah mengikuti proses wawancara dan uji publik. Rencananya pansel akan menyerahkan 10 nama ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang nantinya akan mengirimkan nama-nama itu ke DPR.

Baca juga: LSI: Kalau Jokowi Salah Pilih Capim KPK Bisa Gerogoti Kredibilitas

Ia menyebut justru jika nama-nama yang lolos itu memiliki rekam jejak yang tidak baik maka bila terpilih dinilai akan menghambat kinerja KPK. Ia meminta agar Pansel Capim KPK bekerja secara profesional dan mendengarkan masukan masyarakat.

"Ternyata setelah menjadi 20 orang ini ada beberapa dari calon itu yang masih dinilai masyarakat itu katakanlah tidak bersih dari record, katakanlah justru ketika terpilih akan menghambat atau menjadi kendala di dalam memajukan KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mencegah dan memberantas korupsi," ujarnya.

Dia juga berharap agar Presiden Jokowi juga mendengarkan usulan masyarakat terkait capim KPK. Hal itu untuk menunjukkan semangat pemberantasan korupsi.

Baca juga: Wawancara Rampung, Pansel Tentukan 10 Nama Capim KPK Senin

"Pansel harus mendengarkan suara masyarakat terutama menjelang penyerahan 10 nama kepada presiden. Saya kira Pak Presiden juga harus mendengar suara masyarakat. Karena lembaga ini juga berdasarkan survei atau apapun juga yang paling dipercaya masyarakat, dipercaya itu bukan hanya konsistensinya tapi terkait pencegahan korupsi," sambungnya.

Dia mengatakan pimpinan KPK nantinya harus dapat menjadi contoh secara moral, misalnya tidak memiliki rekam jejak yang buruk, tidak pernah menghalangi penyidikan, dan rutin melaporkan LHKPN. Kalau hal itu tidak dipatuhi, dia mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi capim tersebut.

"Kalau belum terpilih saja sudah menyatakan misalnya tidak perlu mengisi harta kekayaan. Bagaimana dia bisa jadi contoh kalau dia itu tidak taat pada undang-undang," ujarnya.

Baca juga: Tokoh-tokoh yang Resah pada Capim KPK Bermasalah

Selain itu, menurutnya, capim KPK harus bisa memberi contoh tidak hidup bermewah-mewahan, tidak korupsi, dan tidak melanggar undang-undang. Dia menyebut pimpinan KPK tidak memiliki pengawalan voorijder.

"Pejabat KPK ini setara dengan menteri negara tapi protokolernya tidak memakai itu untuk arogan dan minta diistimewakan harus pake voorijder nggak ada. Naik pesawat kurang dari 2 jam itu naik ekonomi itu tercantum di PP 27 tahun 2006. Bahwa KPK itu harus jadi contoh, lead by example 5 orang ini," katanya. (yld/jbr)