Seleksi Capim KPK Diwarnai Kontroversi, Fadli Minta Jokowi Intervensi

Jakarta - Seleksi calon pimpinan (capim) KPK diwarnai kontroversi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengintervensi seleksi tersebut.

Permintaan Fadli itu bermula dari desakan kepada Jokowi untuk mengevaluasi nama-nama capim KPK yang diduga memiliki konflik kepentingan. Apalagi banyak pihak melontarkan kritik terhadap sejumlah nama yang terpilih hingga kepada Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kritik datang dari Wadah Pegawai (WP) KPK, sejumlah tokoh negarawan, seperti istri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah, Buya Syafii, hingga Koalisi Masyarakat Sipil. Koalisi Masyarakat Sipil bahkan tak segan-segan melayangkan surat ke Jokowi.

"Dikirim hari Senin soal surat bahwa Jokowi harus mengambil langkah untuk mengevaluasi, mempertimbangkan sangat soal adanya indikasi konflik kepentingan. Karena itu, harus mengganti anggota pansel yang bersangkutan," kata Ketua YLBHI yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, Asfinawati, di LBH Jakarta, Jl Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (25/8).

Melihat banyaknya kritik untuk capim KPK, Fadli pun ikut angkat bicara. Dia pun sepakat jika Jokowi harus turun tangan langsung untuk menyudahi polemik ini.

"Ya saya kira kadang-kadang beliau ini mengintervensi apa yang tidak perlu diintervensi dan tidak mengintervensi apa yang perlu diintervensi, gitu kan. Seperti pemindahan ibu kota ini kan tidak jelas. Harusnya dia prioritaskan Papua, menurut saya ini permasalahan yang serius tetapi kelihatannya enteng dari ucapannya itu mengentengkan, padahal urusan Papua ini urusan serius. Begitu juga yang lain," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Menurut Fadli, sebagai kepala negara, Jokowi harus mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat soal seleksi capim KPK ini. Jokowi, kata dia, pun cukup memberikan pandangan. Tujuannya agar pansel KPK kembali mempertimbangkan ulang nama-nama yang diduga bermasalah.

"Ya paling tidak presiden harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat dong. Presiden juga bisa menyampaikan pandangannya. Dan itu saya kira mempengaruhi, itu di ranah eksekutif," ujarnya.

Waketum Gerindra itu mengatakan selama ini seleksi capim KPK tersebut cukup tendensius. Mengingat, kurangnya akses bagi masyarakat umum untuk mendaftar. Karena itu, menurut Fadli, peran Jokowi akan bisa berpengaruh.

"Ya memang sejak awal kita melihat ada satu tendensi kurangnya akses untuk banyak orang masuk dan dipilih jadi kandidat. Jadi itu kita denger juga dari masyarakat dan kita berharap yang duduk memiliki track record yang baik, berintegritas, dan punya komitmen untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi," tutur Fadli.

Sehari sebelumnya, desakan agar Jokowi mengintervensi ini sudah dijawab oleh pihak Istana. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dengan tegas mengatakan Jokowi tidak bisa ikut campur dalam urusan seleksi capim KPK.

"Saya nggak boleh campuri, itu otoritasnya panitia seleksi. Nggak boleh," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/8).