2019/08/28 08:03:44 WIB
Kemendagri Catat Serangan Habib Rizieq ke BPIP, FPI: Rezim Suka-suka
Halaman 1 dari 2
Foto: Ilustrasi FPI (Hasan Alhabshy)
Jakarta -
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut pernyataan Habib Rizieq Syihab soal BPIP akan dijadikan catatan dalam proses perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI. Sekum FPI Munarman menyinggung soal rezim suka-suka.
"Nah kan, artinya persoalan SKT itu adalah persoalan suka-sukanya Kemendagri saja. Terbukti sudah, bahwa rezim ini adalah rezim suka-suka sendiri," kata Munarman kepada wartawan, Selasa (27/8/2019).
Adalah Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo yang menyebut pernyataan Habib Rizieq soal BPIP akan dijadikan catatan dalam proses perpanjangan SKT FPI. Munarman heran dengan pernyataan Soedarmo.
"Memang ada syarat di Permendagri bahwa pernyataan Habib Rizieq adalah salah satu persyaratan dalam hal SKT ormas, makin ngawur saja negara ini dikelola oleh orang-orang yang nggak kompeten," katanya.
Sementara itu, Ketua Bantuan Hukum FPI yang juga pengacara Habib Rizieq, Sugito Atmo Prawiro, mengaku tak mau terlalu memusingkan pernyataan Soedarmo. Terpenting dia menyebut pihaknya sudah mencoba melengkapi syarat-syarat perpanjangan ormas.
"Sudahlah, itu haknya beliaulah. Kalau mau dikeluarkan atau tidak dikeluarkan itu haknya beliau. Yang penting kita sudah mencoba untuk melengkapi, tinggal tunggu Kementerian Agama," ucap dia.
"Nah kan, artinya persoalan SKT itu adalah persoalan suka-sukanya Kemendagri saja. Terbukti sudah, bahwa rezim ini adalah rezim suka-suka sendiri," kata Munarman kepada wartawan, Selasa (27/8/2019).
 Foto: Munarman (Hasan Al Habshy) |
Adalah Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo yang menyebut pernyataan Habib Rizieq soal BPIP akan dijadikan catatan dalam proses perpanjangan SKT FPI. Munarman heran dengan pernyataan Soedarmo.
Sementara itu, Ketua Bantuan Hukum FPI yang juga pengacara Habib Rizieq, Sugito Atmo Prawiro, mengaku tak mau terlalu memusingkan pernyataan Soedarmo. Terpenting dia menyebut pihaknya sudah mencoba melengkapi syarat-syarat perpanjangan ormas.
"Sudahlah, itu haknya beliaulah. Kalau mau dikeluarkan atau tidak dikeluarkan itu haknya beliau. Yang penting kita sudah mencoba untuk melengkapi, tinggal tunggu Kementerian Agama," ucap dia.
