Di Paripurna DPR, Anggota F-PAN John Siffy Interupsi soal Kericuhan di Papua

Jakarta - Anggota DPR Fraksi PAN John Siffy Mirin sempat menginterupsi rapat paripurna hari ini. John yang merupakan anggota Dewan dari daerah pemilihan Papua menyampaikan keresahan warga Papua soal pemblokiran layanan data hingga isu rasisme.

"Menyikapi kondisi real yang terjadi di Tanah Papua, telah mati surinya HAM di Tanah Papua belakangan hari itu mencoreng semangat HUT RI ke-74. Semua peristiwa ini menjatuhkan harkat dan martabat rakyat Papua, karena benar-benar orang Papua adalah 100 persen manusia, bukan binatang," kata John di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Ia mengatakan menerima aspirasi dari warga Papua menyusul peristiwa kericuhan di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu. Salah satunya, John menyebut warga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin keamanan semua mahasiswa Papua.

"Bahwa pemerintah harus menjamin sepenuhnya, jaminan keamanan bagi seluruh mahasiswa Papua yang ada di luar Papua. Kalau memang pemerintah tidak menjamin keamanan bagi mahasiswa Papua di seluruh Nusantara ini, lebih baik pulangkan ke Tanah Papua, supaya mereka studi di tanah lahir mereka, di tanah leluhur mereka," papar John.

Baca juga: Polisi akan Tetapkan Tersangka Ujaran Rasialisme di Asrama Papua Surabaya

Selanjutnya, yaitu soal dugaan isu rasisme yang melatarbelakangi kericuhan di asrama mahasiswa Papua di Jawa Timur. John mengatakan isu rasisme dalam peristiwa itu merupakan akumulasi dari pelanggaran HAM selama ini belum tuntas.

"Rasisme yang terjadi di Surabaya dan Malang itu akumulasi dari seluruh pelanggaran HAM yang selama ini belum pernah dituntaskan. Negara tidak mampu menuntaskan pelanggaran HAM yang ada di Tanah Papua," kata dia.

Baca juga: Sarasehan di Hutan Pinus Bukti TNI-Polri Akrab dengan Mahasiswa Papua

John pun meminta Jokowi menarik aparat keamanan, baik polisi maupun TNI, yang dikirim ke Papua. Dia menilai keberadaan polisi dan TNI tambahan ke Papua tak diperlukan lagi.

"Ketiga, saya sebagai wakil rakyat meminta kepada Pak Presiden seluruh pasukan TNI-Polri di seluruh Papua segera ditarik karena pelanggar HAM diduga 120 orang meninggal," terang John.

Aspirasi terakhir ialah soal pemblokiran internet. John meminta agar pemblokiran itu dicabut.

"Keempat, pemblokiran akses internet di seluruh tanah Papua ini sepihak. Saya harap negara hadir dan memberikan akses internet bagi seluruh rakyat Papua untuk bisa menggunakan internet," ujarnya.

Baca juga: Soal Situasi Papua, Ketua DPR Minta Semua Pihak Menahan Diri

John juga mengatakan bahwa Papua tidak memerlukan anggaran otonomi khusus. Menurutnya, yang diinginkan warga Papua yakni kehidupan yang layak.

"Satu, rakyat Papua tidak minta uang otonomi khusus atau infrastruktur, rakyat Papua minta kewenangan yang lebih luas dan kehidupan yang lebih layak di atas NKRI," tutup John.



Simak Video "Aktivis Tuding Ada Politikus yang Adu Domba Banser-Warga Papua"

[Gambas:Video 20detik]

(zak/tsa)