"Dia kepala suku apa, mewakili apa? Tidak ada," ujar Lukas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).
Lukas juga mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang meminta Polri menindak tegas oknum terkait adanya diskriminasi ras atas peristiwa di Surabaya dan Manokwari. Lukas menyebut presiden harus bersikap tegas.
Yunus Wonda selaku Ketua DPR Papua turut hadir bersama Lukas. Yunus menyebut Lenis yang menjabat sebagai stafsus Presiden tidak paham kondisi di Papua.
"Pak Lenis itu tidak mengerti kondisi real Papua. Jadi dia bicara bukan mewakili posisi sebagai rakyat Papua, tidak," kata Yunus.
Menurut Yunus, adalah gubenur yang memiliki wewenang untuk berbicara atas kerusuhan yang sempat terjadi. Sehingga, kata Yunus, Lenis tidak berhak berbicara atas nama kepala suku.
"Pak Lenis tidak bisa terus mengklaim sebagai kepala suku, nggak bisa. Karena kepala suku di Papua bukan satu orang. Jadi kepala suku di sana ada banyak suku-suku yang punya kepala suku masing-masing. Jadi Pak Lenis hanya bisa bicara kapasitas sebagai staf khusus presiden. Nggak bisa bicara sebagai kepala suku," paparnya.
Selain itu, Yunus berharap adanya otonomi khusus di Papua. "Kalau kita mau jujur, pelaksanaan otsus tidak berjalan maksimal di Papua. Nggak ada sama sekali," ujar Yunus.
Sebelumnya, Lenis berbicara mengenai kerusuhan yang sempat terjadi di Papua Barat atas nama kepala suku. Lenis meminta agar pangkal masalah tak dibesar-besarkan, cukup dibawa ke ranah hukum.
"Jadi saya hari ini menyampaikan atas nama kepala suku. Persoalan yang terjadi saat ini tidak perlu dibesar-besarkan," kata Lenis saat jumpa pers di Posko Pemenangan Jokowi di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (19/8). (gbr/fdn)
