Kaltim Dipilih Jadi Ibu Kota Baru, Polri: Layak dari Sisi Keamanan

Jakarta - Polri mengatakan Kalimantan Timur (Kaltim) layak jadi ibu kota baru Indonesia. Dari sisi keamanan, Kaltim masuk dalam 10 wilayah dengan angka kriminalitas terendah.

"Kalau Kaltim, dari data gangguan kamtibmas, termasuk 10 polda teraman. Artinya, kaltim memang dari sudut pandang sisi keamanan layak. Street crime terendah, kejadian menonjol sangat kecil," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019).

Dedi menuturkan ancaman terorisme di Kaltim juga kecil dibanding tetangganya, Kalimantan Barat (Kalbar), apalagi Jawa. Selanjutnya, Dedi menerangkan, kejahatan yang menonjol di Kaltim adalah terkait sumber daya alam, sebagaimana wilayah lainnya di Kalimantan.

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Dosen Kehutanan Ini Harap Bukit Soeharto Tetap Lestari

"(Ancaman terorisme) Ada, cuma kecil. Yang menonjol terkait kejahatan sumber daya alam, masalah lingkungan, tapi itu pun masih bisa diatasi. (Contoh kasus) Eksploitasi sumber daya alam seperti tambang, tambang liar. Paling dominan tambang batu bara di sana," terang Dedi.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan ibu kota baru Indonesia pindah ke Provinsi Kalimantan Timur karena lokasinya yang paling ideal setelah melakukan berbagai diskusi, studi, dan pertimbangan.

"Ibu kota negara baru paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, hari ini.

Anggaran yang dibutuhkan untuk pindah ibu kota negara adalah Rp 466 triliun, di mana yang bersumber dari anggaran negara alias APBN adalah 19%.

Anggaran Rp 466 triliun di antaranya akan digunakan untuk pembangunan sejumlah gedung. Yang pertama berkaitan dengan fungsi utama, meliputi gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri.

Berikutnya, yang kedua adalah menyediakan fungsi pendukung, meliputi rumah dinas untuk ASN dan TNI/Polri, sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan, serta lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya, yang ketiga biaya pemindahan ibu kota juga untuk penyediaan fungsi penunjang, meliputi sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, serta pengolah limbah. Terakhir adalah biaya untuk pengadaan lahan.



Tonton Video Untung Rugi Kaltim Jadi Ibu Kota Baru:

[Gambas:Video 20detik]

(aud/fdn)