Wejangan OSO ke Anggota Baru DPD: Aktif Evaluasi Perda

Jakarta - Ketua DPD RI, Oesman Sapta Oedang (OSO), memberi wejangan kepada anggota DPD baru periode 2019-2024. Ia meminta agar para anggota DPD yang baru aktif mengevaluasi peraturan daerah.

"Rasionalitas pembentukan DPD untuk mengimbangi dominasi parpol dalam lembaga perwakilan, keberadaan DPD RI adalah sebagai lembaga yang dapat mewakili kepentingan daerah serta jaga keseimbangan antardaerah, antarpusat dengan daerah secara adil dan serasi," kata OSO di depan anggota DPR dan DPD RI periode 2019-2024 di Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019).

Baca juga: Wejangan Jokowi ke DPR-DPD RI 2019-2024: Kita Butuh Penyederhanaan Regulasi

OSO mengatakan DPD saat ini sudah berada pada tahap legislasi nasional yang memiliki legitimasi yang kuat. Karena itu menurutnya DPD saat ini juga berperan dalam proses membuat RUU.

"Apabila DPD tidak dilibatkan dalam pembahasan sesuai peran dan fungsi sesuai Pasal 22d, dapat ditafsirkan UU yang dibuat mengandung cacat formal. Sikap kenegarawanan diperlukan untuk pahami makna UU tentang three party kewenangan DPD, jadi jangan ada lagi keraguan, kita semua adalah para senator yang memiliki legitimasi kuat, kita harus bisa mainkan peran check and balance dalam lembaga perwakilan," ungkap OSO.

Selain itu, OSO juga menegaskan posisi DPD sebagai pendengar aspirasi daerah. OSO menyebut DPD harus mulai aktif bekerja di daerah dan melakukan evaluasi perda yang tidak efektif.

Baca juga: Jokowi Beri Wejangan 'Kerja Cepat' ke Anggota Baru DPD-DPR RI

"Mengingat pentingnya penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah, ke depan DPD RI akan fokus kerja di daerah, artinya anggota DPD RI harus lebih lama tinggal dan bekerja di daerah, DPD RI juga akan aktif dalam evaluasi berbagai perda yang tidak efektif dalam membantu upaya pemerintah meningkatkan penganggaran dan mengurangi ketimpangan," ungkap OSO.

"Evaluasi perda jadi salah satu fokus DPD RI, harus juga perkuat konsolidasi dan koordinasi di parlemen, atau baik dengan DPR RI dan MPR RI, membangun komunikasi optimal dengan pimpinan parpol, lakukan konsolidasi kooperatif dengan lembaga negara," sambungnya.

Baca juga: Anggota DPR-DPD Dilatih soal Politik-Etika Publik

Hal senada juga disampaikan Presiden Jokowi yang meminta para anggota Dewan untuk menyederhanakan regulasi. Jokowi mengungkapkan, dia merasakan betul bahwa regulasi di negara ini sangat banyak. Jokowi pun berpesan agar anggota Dewan tidak membuat regulasi yang tumpang-tindih.

"Kita butuh deregulasi besar-besaran, penyederhanaan, dan konsistensi dalam membuat regulasi yang orientasinya harus hasil, output outcome, orientasinya ke sana semuanya," kata Jokowi dalam acara pembekalan nilai-nilai kebangsaan kepada anggota DPR dan DPD RI periode 2019-2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8).



Simak video OSO: Kami Dukung Ibu Kota Pindah ke Kalimantan:

[Gambas:Video 20detik]

(maa/jbr)