WP KPK Berharap Pada Jokowi soal Capim

Jakarta - Wadah Pegawai (WP) KPK menaruh harapan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memilih nama-nama calon pimpinan (Capim) KPK yang terbaik. WP mengaku tak masalah jika panitia seleksi (Pansel) capim KPK tak mau mendengar aspirasi dari masyarakat soal seleksi capim.

"Pansel tugasnya hanya menyeleksi sehingga kami melihat ya sudah kalau memang pansel tidak mau mendengar aspirasi masyarakat, kemudian tidak mau mengikuti apa yang disampaikan koalisi masyarakat sipil, tokoh-tokoh negarawan, ya sudah. Kita tinggal menunggu di Pak Presiden Jokowi. Sehingga kita harapkan nanti sepuluh orang yang dipilih oleh Pak Jokowi merupakan orang-orang yang terbaik yang ketika Komisi III DPR memilih itu sudah tidak ada lagi kontroversi," kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019).

Dia mengatakan orang yang menjadi pimpinan KPK harus lah orang dengan latar belakang dan rekam jejak yang baik. Yudi juga berharap pimpinan KPK nantinya tidak mendapat resistans atau penolakan dari masyarakat.

"Ketika orang menjadi pimpinan KPK, maka dia akan menjadi panglima dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Tentu saja kalau mau jadi pimpinan KPK itu harus orang yang baik. Orang-orang yang tidak mempunyai resistensi dari masyarakat. Sebab akan sangat berbahaya apabila pimpinan KPK ketika terpilih nanti diisi oleh orang yang tidak didukung masyarakat. Ini tentu saja akan membuat pemberantasan korupsi mati suri," ucapnya.

Baca juga: Kepala RSPAD: Standar Tes Kesehatan Capim KPK Sama dengan Capres

Saat ini, proses seleksi capim KPK sudah memasuki tahap-tahap akhir. Ada 20 orang capim KPK yang lolos profile assessment dan sedang menjalani tes kesehatan.

Baca juga: Capim KPK Berjejak Kelam Bikin Pemberantasan Korupsi Tampak Suram

Selanjutnya, para capim KPK harus mengikuti tahap wawancara dan uji publik pada 27-29 Agustus 2019. Pansel menargetkan 10 nama capim KPK yang lolos seleksi bisa diserahkan ke Presiden Jokowi pada 2 September.

"Tanggal 30 (Agustus) itu terakhir sudah ada 10 nama. Kalau sudah ada nanti kita sudah melayangkan surat permohonan melalui menteri sekretariat negara, untuk diterima presiden tanggal 2 September," kata Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Garnasih di gedung RSPAD, Jalan Abdul Rahman Saleh Raya, Jakarta Pusat, Senin (26/8).



Tonton video ICW Pertanyaan Capim KPK soal LHKPN:

[Gambas:Video 20detik]

(haf/nvl)