Zulkifli Hasan: Semua Fraksi di DPR Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan menyerahkan kepada MPR periode 2019-2024 terkait amendemen terbatas UUD 1945. Yang jelas, kata Zulkifli, semua fraksi dari unsur DPR serta DPD sudah sepakat rekomendasi amendemen terbatas.

"Semua (fraksi di DPR sepakat amandemen terbatas UUD 1945), termasuk DPD," kata Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).

Baca juga: Soal Amandemen UUD 45, Ketua MPR: Presiden Tetap Dipilih Langsung

Zulkifli yang juga menjabat sebagai ketum PAN ini mengatakan, perlunya demokrasi yang melahirkan keadilan dan kesejahteraan bangsa. Zulkifli memastikan bahwa presiden tetap dipilih oleh rakyat.

"Visi-misi presiden tetap pilihan langsung. Semua tetap nggak ada yang berubah, cuman satu aja. Namanya amandemen terbatas perlunya model haluan negara, ini yang sekarang kita dulu rekomendasi sekarang ada bahannya. Bahannya ini diserahkan pada MPR yang besok nih. Jadi atau tidak terserah MPR yang besok," sebutnya.

Baca juga: Zulkifli Hasan soal MPR Jadi Lembaga Tertinggi Lagi: Yang Mau siapa?

Seperti diketahui, wacana amandemen UUD 1945 terbatas menghangat belakangan ini. Wacana tersebut mengemuka seiring dengan keinginan sejumlah pihak untuk menghidupkan kembali GBHN. MPR pun lantas menggodok wacana tersebut.

Namun, wacana tersebut menjadi polemik tersendiri. Sejumlah pihak, salah satunya Wapres Jusuf Kalla kawatir bila UUD 1945 diamendemen, presiden bisa saja kembali dipilih MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

"Itu rumit lagi, berisiko. Banyak perubahan yang rakyat belum tentu setuju. Contoh, presiden dipilih MPR karena lembaga tertinggi. Maka dia berhak memilik presiden. Kalau gitu lain lagi soal," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).



Soal Amandemen UUD 45, Ketua MPR: Presiden Tetap Dipilih Langsung:

[Gambas:Video 20detik]

(dkp/mae)