Permintaan Hapus Kasus Habib Rizieq di Ujung Debat Soal Pancasila

Jakarta - Ajakan Istana agar imam besar FPI Habib Rizieq Syihab mengutus delegasi untuk berdialog kebangsaan bersambut. Namun, sambutan hangat itu tidak kosong. Kuasa hukum Rizieq, Damai Hari Lubis, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memulangkan Habib Rizieq dan menghapus semua laporan terhadap sang imam besar.

Dirangkum detikcom, Senin (26/8/2019), mula-mula Rizieq menyinggung soal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rizieq mengatakan BPIP tidak paham hakikat dan esensi Pancasila.

Rizieq mengatakan Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, bukan pilar negara. Menurut dia, ada pihak yang menyebut Pancasila sebagai pilar negara, yang dia nilai sama sekali tidak paham konstitusi, bahkan gagal paham tentang dasar negara Republik Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ironisnya justru rezim perselingkuhan antara komunis sosialis dan liberal kapitalis yang mulai berkuasa sejak reformasi laten kiri 1998, yang merasa paling NKRI dan paling Pancasilais, telah dengan sengaja menggeser Pancasila yang berintikan Ketuhanan Yang Maha Esa dari dasar negara menjadi pilar negara. Dan parahnya mereka sosialisasikan pergeseran ilegal dan inkonstitusional tersebut secara sistematis melalui lembaga-lembaga tinggi negara bahkan melalui lembaga tertinggi negara," ujar Rizieq seperti disiarkan akun YouTube Front TV, Sabtu (24/8) dalam rangka Milad ke-21 FPI.

Ia pun mengkritik soal gaji pejabat BPIP yang disebutkan hingga Rp 100 tiap bulan. Rizieq meminta agar tidak ada yang menyalahkan jika BPIP dikritisi, bahkan diminta dibubarkan.

"Lebih parahnya lagi, rezim yang tidak paham hakikat Pancasila ini telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disingkat BPIP. Dengan anggota yang juga tidak paham esensi Pancasila, tapi digaji lebih dari Rp 100 juga rupiah per bulan tiap anggotanya hanya untuk menonton dagelan pengkhianatan pergeseran Pancasila dari dasar negara menjadi pilar negara," ujarnya.

Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin membela BPIP. Ia menegaskan untuk dan atas nama pemerintah, Presiden Jokowi memiliki gagasan dan upaya untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Salah satunya dengan membentuk BPIP.

"Karena itu, inilah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, inilah yang dilakukan dan diupayakan oleh Bapak Presiden. Presiden tidak menutup diri dari kritik dan masukan. Pak Jokowi membuka diri selebar-lebarnya," ucap Ngabali, Sabtu (24/8).

Ia pun ingin Rizieq dapat menyampaikan gagasan secara langsung kepada pemerintah. Jika tak memungkinan, Ngabalin meminta Rizieq mengirimkan delegasi untuk bertemu pihak Istana.

"Semestinya gagasan-gagasan cerdas yang dimiliki oleh Rizieq itu bisa disampaikan kepada pemerintah, duduk bareng kita ngobrol. Siapa-siapa yang beliau utus kalau beliau belum bisa masuk kembali ke Tanah Air, apa yang hendak diberi masukan, monggo. Tapi menggunakan diksi dan narasi dengan memberikan akronim yang dengan pilihan-pilihan kata yang tidak tepat bagi seorang tokoh, seorang ulama, habaib yang dialamatkan kepada pemerintah, kepada presiden, kepada negara, menurut saya tidak terlalu etis. Biarlah nanti umat, rakyat dan bangsa Indonesia yang memberikan penilaian kepada apa yang dilakukan oleh saudara Rizieq Syihab," kata dia.

Damai Hari Lubis menyambut ajakan dialog soal kebangsaan yang dilontarkan Ngabalin. Jika ajakan itu serius, Damai meminta Presiden Jokowi memulangkan Habib Rizieq.

"Kalau benar orang-orang pemerintahan serius mau dialog politik kebangsaan dan keterkaitannya dengan sistem ideologi Pancasila, dalam hal ini, maka terkait statement yang disampaikan oleh Ngabalin di beberapa media, hendaknya kami PA 212 berharap Ngabalin segera sampaikan ke Presiden Jokowi agar kembalikan IB Habib Rizieq Syihab/IB HRS ke Tanah Air dan berjanji secara tertulis akan hentikan atau hapuskan seluruh perkara yang pernah dilaporkan untuk IB HRS," kata Damai kepada wartawan, Minggu (25/8).

Damai mengatakan Habib Rizieq terbuka untuk berdialog. Dialog itu, kata Damai, haruslah demi keutuhan bangsa dan negara.

"Maka dialog terbuka bisa dimulai kapan pun demi keutuhan bangsa dan negara sehingga sikap solusi pemerintah sinkron dengan slogan-slogan pemerintah selama ini tentang isi statement NKRI harga mati," ujarnya.