detikNews
2019/08/26 06:59:01 WIB

Round-Up

Permintaan Hapus Kasus Habib Rizieq di Ujung Debat Soal Pancasila

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 2
Permintaan Hapus Kasus Habib Rizieq di Ujung Debat Soal Pancasila Habib Rizieq/Ilustrator: Edi Wahyono
Jakarta - Ajakan Istana agar imam besar FPI Habib Rizieq Syihab mengutus delegasi untuk berdialog kebangsaan bersambut. Namun, sambutan hangat itu tidak kosong. Kuasa hukum Rizieq, Damai Hari Lubis, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memulangkan Habib Rizieq dan menghapus semua laporan terhadap sang imam besar.

Dirangkum detikcom, Senin (26/8/2019), mula-mula Rizieq menyinggung soal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rizieq mengatakan BPIP tidak paham hakikat dan esensi Pancasila.


Rizieq mengatakan Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, bukan pilar negara. Menurut dia, ada pihak yang menyebut Pancasila sebagai pilar negara, yang dia nilai sama sekali tidak paham konstitusi, bahkan gagal paham tentang dasar negara Republik Indonesia.

"Ironisnya justru rezim perselingkuhan antara komunis sosialis dan liberal kapitalis yang mulai berkuasa sejak reformasi laten kiri 1998, yang merasa paling NKRI dan paling Pancasilais, telah dengan sengaja menggeser Pancasila yang berintikan Ketuhanan Yang Maha Esa dari dasar negara menjadi pilar negara. Dan parahnya mereka sosialisasikan pergeseran ilegal dan inkonstitusional tersebut secara sistematis melalui lembaga-lembaga tinggi negara bahkan melalui lembaga tertinggi negara," ujar Rizieq seperti disiarkan akun YouTube Front TV, Sabtu (24/8) dalam rangka Milad ke-21 FPI.


Ia pun mengkritik soal gaji pejabat BPIP yang disebutkan hingga Rp 100 tiap bulan. Rizieq meminta agar tidak ada yang menyalahkan jika BPIP dikritisi, bahkan diminta dibubarkan.

"Lebih parahnya lagi, rezim yang tidak paham hakikat Pancasila ini telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disingkat BPIP. Dengan anggota yang juga tidak paham esensi Pancasila, tapi digaji lebih dari Rp 100 juga rupiah per bulan tiap anggotanya hanya untuk menonton dagelan pengkhianatan pergeseran Pancasila dari dasar negara menjadi pilar negara," ujarnya.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com