Pemerintah Diminta Buat Badan Khusus Tangani Pemindahan Ibu Kota

Jakarta - Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai pemindahan ibu kota negara bukan perkara gampang. Robert mengatakan pemerintah harus membuat sebuah badan khusus untuk menangani pemindahan ibu kota ini.

"Kalau Anda tahu perpindahan di kota ke daerah baru itu perlu ada panitia. Kalau di nasional naiklah, ada suatu badan yang punya kekuatan, punya pekerjaan sebagai alat kerja presiden, bukan menugasi para menteri saja," kata Robert saat diskusi polemik di d'Consulate Resto and Lounge Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Baca juga: Kemendagri Jelaskan Alasan Ingin di Ibu Kota Baru Tak Ada Pilkada

Ia menilai pekerjaan besar seperti memindah ibu kota tak cukup hanya dikerjakan oleh kementerian dan lembaga. Ia meminta pemerintah Indonesia mencontoh Malaysia mengenai hal ini.

"Harus ada suatu badan otoritas khusus. Malaysia itu bikin badan otoritas khusus dalam memindah pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Ada satu badan otoritas khusus yang memang untuk menangani ini, suatu badan ad hoc," sebutnya.

Baca juga: Kata Sejarawan LIPI soal Faktor Pemindahan Ibu Kota Tahun 1946 dan Kini

Selain itu, Robert mengatakan pemindahan ibu kota harus memiliki regulasi yang jelas. Menurut dia, hingga saat ini belum ada regulasi yang jelas mengenai rencana pemindahan ibu kota itu. Robert menyebut setidaknya pemerintah harus merevisi UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai ibu kota negara.

"Kerangka regulasi paling tidak untuk mengatur kembali soal Jakarta karena di UU 29 Tahun 2007 yang paling terakhir mengatakan Jakarta berkedudukan sebagai ibu kota negara. Kalau ini belum dicabut, ini harus dilucuti dan diselesaikan dulu. Agar kemudian kita tidak punya dua ibu kota, kalau ini tidak direvisi ibu kota yang baru ada, Jakarta juga sebagai ibu kota. Memang perlu UU untuk mencabut predikat kedudukan Jakarta sebagai ibu kota negara," ucapnya.

Karena itu, Robert berharap pemerintah segara mempertimbangkan poin-poin tersebut jika memang serius ingin memindahkan ibu kota. Sehingga, pemindahan ibu kota ini tidak hanya sekadar wacana.

"Ini perlu naik kelas kalau serius tidak sekadar wacana. Dari kajian harus naik kelas ke usulan dan baru eksekusi," ujar Robert.


Simak Video "Saran Kemendagri, Jangan Ada Pilkada di Ibu Kota Baru"

[Gambas:Video 20detik]

(ibh/knv)