Pemprov DKI Usulkan Anies Juga Terima Tunjangan Wagub

Pemprov DKI Usulkan Anies Juga Terima Tunjangan Wagub

Faiq Hidayat - detikNews
Jumat, 23 Agu 2019 08:30 WIB
Foto: DPRD DKI mengesahkan APBD P DKI 2019 bersama Gubernur Anies Baswedan. (Arief Ikhsanudin/detikcom)
Foto: DPRD DKI mengesahkan APBD P DKI 2019 bersama Gubernur Anies Baswedan. (Arief Ikhsanudin/detikcom)
Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyediakan tunjangan sebesar 0,13 persen dari total pendapatan asli daerah (PAD) bagi gubernur dan wakil gubernur. Tunjangan dari posisi wakil gubernur yang dulu dijabat Sandiaga Uno, saat ini diusulkan untuk kegiatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Iya memang kita usulkan untuk kegiatan Pak Gubernur," kata Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta, Muhammad Mawardi, Kamis (22/8/2019).

Sandiaga mengundurkan diri dari Wagub DKI pada 27 Agustus 2018. Sandiaga saat itu sedang mencalonkan diri sebagai Cawapres pada Pilpres 2019.

Mawardi menyebut saat ini Anies mengambil 0,10 persen dari PAD. Tercatat PAD yang disahkan tahun 2019, sebesar Rp 74,99 triliun.

"Ya kan saya lupa aturannya nomernya dapat dimanfatkan oleh kepala daerah, artinya tahun 2019 ini pak gubernur hanya mengambil 0,10 persen dari PAD, dikali saja dari PAD," ucap dia.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 9 mengatur klasifikasi besaran biaya penunjang operasional kepala daerah.

Pasal 9

(1) Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Propinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai
berikut:

a. sampai dengan Rp. 15 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi
sebesar 1,75%;
b. di atas Rp. 15 milyar s/d. Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 262,5 juta dan paling
tinggi sebesar 1%;
c. di atas Rp. 50 milyar s/d. Rp. 100 milyar paling rendah Rp. 500 juta dan paling
tinggi sebesar 0,75%;
d. di atas Rp. 100 milyar s/d. Rp. 250 milyar paling rendah Rp. 750 juta dan
paling tinggi 0,40%;
e. di atas Rp. 250 milyar s/d. Rp. 500 milyar paling rendah Rp. 1 milyar dan
paling tinggi 0,25%/
f. di atas Rp. 500 milyar paling rendah Rp. 1,25 milyar dan paling tinggi sebesar
0,15%.



Seperti diketahui, Anies-Sandi mendapatkan 0,13 persen dari PAD tahun 2017. Saat itu PAD DKI Jakarta tahun 2017 sebesar Rp 41 triliun. Maka Anies-Sandi akan mendapatkan dana operasional sebesar Rp 4,5 miliar setiap bulan.




Tonton video Karut-marut Drama Memilih Wakil Anies:

[Gambas:Video 20detik]

(fai/fdu)