Ditolak Habiburokhman, DPR Sudah Anggarkan Rp 5,5 M untuk Pin Emas

Jakarta - Kontroversi pin emas DPRD DKI merembet ke DPR setelah anggota DPR RI terpilih, Habiburokhman, ikut menolaknya. DPR sendiri sudah menganggarkan Rp 5,5 miliar untuk pin emas para wakil rakyat.

"Iya itu kan memang harus disediakan. Itu pin kan identitas untuk akses di ruang rapat," kata Indra kepada wartawan, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Habiburokhman Tolak Pin Emas Anggota DPR: Boros dan Haram bagi Laki-laki

Indra menuturkan pengadaan pin emas dilakukan setiap pergantian periode. Untuk spesifikasi, pin yang sudah dianggarkan berbahan emas 18 karat dengan berat tak lebih dari 6 gram.

"(Pengadaan pin emas) itu siklus 5 tahunan. Iya kan sudah dianggarkan Rp 5,5 miliar, 18 karat 5 gram," terang Indra. Namun Indra tak menyebut anggaran pengadaan pin emas itu masuk APBN 2019 atau bukan.

Terkait pengadaan pin emas untuk anggota Dewan menjadi polemik di DPRD DKI Jakarta. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang merupakan penghuni baru di 'Kebon Sirih', menolak pin emas dengan total anggaran Rp 1,3 miliar.

Baca juga: Mendagri soal Pin Emas: Jangan Dipaksakan, Itu Tidak Wajib

Merujuk pada polemik itu, Habiburokhman mengusulkan agar para wakil rakyat di Senayan tidak diberi pin emas. Menurutnya, pin emas nantinya hanya akan jadi kontroversi.

"Tolak pin emas. Saya mengusulkan agar Sekretariat Jenderal DPR RI tidak memilih pin berbahan emas untuk anggota DPR RI. Selain pemborosan, menurut guru ngaji saya, Habib Novel Bamukmin, emas itu haram bagi laki-laki dan itu disepakati 4 mazhab," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (22/8).


Simak Video "PSI Tolak Pin Emas untuk DPRD Jakarta"

[Gambas:Video 20detik]

(zak/imk)