Yandri awalnya mengingatkan pemerintah dan aparat dalam menangani gejolak di Papua dan Papua Barat. Dia mengimbau pemerintah berhati-hati.
"Pertama, saya kira pemerintah harus hati-hati dengan Papua. Tapi bukan berarti berhati-hati itu tidak melakukan tindakan apa-apa," kata Yandri di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun Yandri menilai cara aparat menangani kerusuhan di Papua berbeda dengan di daerah lain. Jika kerusuhan di Jawa, sebut dia, sudah banyak yang ditangkap.
"Saya baru kali ini melihat ada kerusuhan, demo, yang membakar fasilitas negara, tapi hanya ditonton oleh aparat. Tidak ada satu pun untuk menghalang-halangi," jelasnya.
"Coba kalau mungkin di daerah lain, misalkan di Aceh, di Medan, atau di Jawa, kalau ada yang bakar itu mungkin sudah banyak ditembakin kali, atau sudah banyak yang ditangkap," imbuhnya.
Yandri lalu menyinggung soal pembakaran sejumlah tempat oleh massa di Papua. Dia menyebut tidak ada aparat yang mencoba mencegah.
"Nah itu terbukti dari kerusuhan kemarin nggak ada itu yang diusir atau dipukul mundur atau ada pemadam kebakaran masuk, itu seperti dibiarkan dan kita sangat menyayangkan itu," ucap Yandri.
Yandri menegaskan penegakan hukum di Indonesia tak boleh tebang pilih. Sebab, jika itu terjadi, menurut Yandri, akan menjadi celah yang bisa berakibat fatal.
"Artinya, hukum di Republik Indonesia itu dia tidak boleh tebang pilih sebenarnya. Jangan sampai juga kelonggaran aparat untuk tidak bertindak tegas itu bisa dijadikan lubang yang menganga buat para pihak untuk terus menekan dengan cara-cara yang brutal. Karena mereka menganggap pihak Jakarta tidak akan merespons itu dengan kekerasan ataupun tindakan tegas," paparnya.
Sebelumnya diberitakan, kericuhan terjadi saat demonstrasi warga di DPRD Mimika, Papua. Massa melempari polisi dengan batu, memblokade jalan, dan membakar satu kios.
Kericuhan terjadi pada Rabu (21/8) sekitar pukul 13.30 WIT. Sejumlah orang melemparkan batu ke arah polisi dan gedung DPRD di Jl Cenderawasih, Kota Timika.
Ketegasan Hukum, Akhiri Konflik Papua:
(zak/idh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini