"Kalau menurut saya itu coba juga dikaji lagi manfaatnya, kemudian efektivitasnya, apakah memang harus pakai pin emas?" kata Yandri di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Yandri menilai penggunaan pin emas tidak terlalu penting sehingga tidak masalah jika pengadaannya dihilangkan. Yandri mengaku selama ini ia hanya menggunakan pin imitasi dan tidak pernah mendapat masalah saat menghadiri acara resmi kenegaraan.
"Kalau memang itu dianggap tidak efektif, tidak efisien, dan manfaatnya juga tidak terlalu menganggu kinerja DPR, DPRD, ya kalaupun mau dihilangkan nggak apa-apa. Itu pendapat pribadi saya ya. Karena sekali lagi saya juga setiap event atau acara-acara resmi kenegaraan atau acara-acara di DPR, saya juga belum pernah pakai pin emas," jelas Yandri.
"Saya (pakai) yang imitasi aja. Dan itu sah saja menjadi anggota DPR, nggak pernah dihalangi juga untuk masuk di rapat-rapat. Jadi memang artinya tidak menganggu kinerja dan produktivitas seorang anggota," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, pin emas ini awalnya menjadi kontroversi di DPRD DKI. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang merupakan penghuni baru di 'Kebon Sirih', menolak pin emas dengan total anggaran Rp 1,3 miliar.
Penolakan itu kemudian dianggap oleh M Taufik sebagai cari popularitas. Menurutnya, pin emas itu tak jadi masalah karena sudah ada dalam aturan.
Anggota DPR terpilih, Habiburokhman, pun mengusulkan agar para wakil rakyat di Senayan tidak diberi pin emas. Menurutnya, pin emas nantinya hanya akan jadi kontroversi.
"Tolak pin emas. Saya mengusulkan agar Sekretariat Jenderal DPR RI tidak memilih pin berbahan emas untuk anggota DPR RI. Selain pemborosan, menurut guru ngaji saya, Habib Novel Bamukmin, emas itu haram bagi laki-laki dan itu disepakati 4 mazhab," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (22/8).
Attachments area
PSI Tolak Pin Emas untuk DPRD Jakarta:
(azr/dnu)
