"Ya kita usulkan, kita bisa membentuk Tim, atau kelompok kerja," ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).
Arief mengatakan nantinya tim ini dapat diisi dengan berbagai perwakilan dari lintas lembaga hingga pegiat media sosial. Menurut Arief, beberapa lembaga tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Polri, hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Isinya lintas lembaga, bisa dari penyelenggara pemilu, aparat keamanan, kemudian penggiat media sosial, ahli-ahli cyber dalam teknologi informasi, bisa Kominfo, BIN, BSSN, Mabes Polri," kata Arief.
Menurutnya, usul ini juga telah dibicarakan dalam focus group discussion (FGD) bersama BSSN, Kominfo, dan pegiat pemilu. Dia menyebut dalam FGD ini juga dibahas terkait cara penanganan hoax.
"Kita sudah melakukan FGD untuk mengantisipasi apa kelemahan, kekurangan, catatan-catatan penting yang terjadi pada pilkada maupun pemilu kemarin. Yang banyak diperbincangkan adalah persebaran hoax, kita diskusikan kenapa itu terjadi, bagaimana mengatasinya, lalu apa yang dipersiapkan agar yang demikian (hoax) tidak terjadi lagi," tutur Arief.
Sebelumnya, Arief menyebut serangan hoax dan ujaran kebencian meningkat pesat pada Pemilu 2019 dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Arief mengatakan serangan itu tidak hanya ke institusi KPU, tapi juga ke anggota KPU.
Arief juga sempat bercerita pengalaman selama terlibat dalam Pemilu 1999. Menurutnya, perkembangan pemilu dari tahun ke tahun berkembang pesat dan mengikuti perkembangan teknologi.
"Tahun '99 ketika kami penyelenggara pemilu ingin memberikan data hasil pemilu dengan cepat itu kita mengirimnya lewat faks, ditulis, rekap kirim via faks," ujar Arief saat membuka focus group discussion (FGD) dengan tema 'Mengukur dan Menganalisa Hoax dan Ujaran Kebencian yang Muncul Saat dan Setelah Pemilu 2019' di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).
Tonton Video Pasha 'Ungu' Dapat Restu Mendagri untuk Maju di Pilkada 2020:
(dwia/rvk)
