detikNews
Rabu 21 Agustus 2019, 16:39 WIB

Soal Bekasi Gabung DKI, Kemendagri Jelaskan Alur Panjang Penggabungan Daerah

Jefrie Nandy Satria - detikNews
Soal Bekasi Gabung DKI, Kemendagri Jelaskan Alur Panjang Penggabungan Daerah Kapuspen Kemendagri Bahtiar (Foto: Jefrie/detikcom)
Jakarta - Topik mengenai wacana Bekasi bergabung ke Provinsi DKI Jakarta dan pembentukan Provinsi Bogor Raya menghangat belakangan ini. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penjelasan tentang alur panjang penataan daerah.

Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengatakan pemekaran daerah diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa penataan daerah terdiri dari dua cara yaitu pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru dan penggabungan daerah.

"Untuk dilakukan penataan daerah disyaratkan ada syarat dasar kewilayahan yaitu terkait dengan jumlah penduduk, luas wilayah, cakupan wilayah dan seterusnya, dan daerah-daerah mana saja yang akan dimekarkan itu, ada syarat teknis administratif," kata Bahtiar di kantor Kemendagri, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

"Kemudian ada syarat kapasitas daerah itu berkait dengan kemampuan fiskal dan kemampuan daerah itu atau wilayah itu bisa berkembang atau tidak, dan keseluruhan syarat-syarat itu harus mendapat persetujuan secara politis dari DPRD setempat, provinsi, gubernur, bupati, wali kota setempat baik DPRD kabupaten/kota maupun DPRD provinsi," sambungnya.



Setelah syarat-syarat itu terpenuhi, sambung Bahtiar, usulan penataan daerah itu diajukan secara resmi kepada pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Usulan itu juga diajukan kepada DPR dan DPD.

"Jika disetujui oleh DPD RI kemudian dan DPR RI baru dilanjutkan dengan pembentukan tim independen untuk melakukan kajian apakah daerah itu layak ditata, dimekarkan atau digabungkan," ujarnya.



Menurut Bahtiar, jika hasil tim kajian independen tersebut disetujui maka dibentuklah daerah persiapan. Menurut dia, pembentukan daerah otonom itu memerlukan waktu yang panjang.

"Daerah persiapan itu minimal 3 tahun. Setelah daerah persiapan ini 3 tahun jalan, memang layak, baru dibentuk daerah otonom baru. Jadi panjang prosesnya," ujarnya.

Namun pemerintah saat ini ditegaskan Bahtiar melakukan moratorium pemekaran daerah sampai waktu yang tidak ditentukan. Bahtiar menyebut Kemendagri menerima 315 usulan pemekaran daerah sejak 2014.

"Kebijakan pemerintah sejak tahun 2014 hingga hari ini untuk pemekaran daerah maupun penggabungan daerah kebijakan pemerintah adalah moratorium. Artinya tidak ada pemekaran dan tidak ada penggabungan daerah. Sampai kapan, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan, namanya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah itu Ketuanya Wapres, Sekretarisnya Menteri Dalam Negeri, ditambah unsur pemerintah daerah, dari asosiasi bupati, asosiasi gubernur, asosiasi wali kota," bebernya.

Bahtiar lantas bicara soal kebijakan Indonesia membangun Indonesia sentris. Meskipun ada moratorium pemekaran daerah, pemerintah tetap melakukan pembangunan sejumlah daerah di Indonesia.

"Nah tapi apakah masalah-masalah yang menjadi aspirasi pada daerah-daerah yang mengusulkan pemekaran itu atau penggabungan itu tidak ditangani, pemerintah hari ini kebijakan presiden membangun Indonesia sentris. Masalahnya yang diatasi. Misalnya soal biasa argumennya untuk pemekaran atau penggabungan daerah itu soal pelayanan publik. Misalnya bagaimana daerah-daerah yang terisolasi atau aksestabilitas publiknya misalnya tidak ada rumah sakitnya, tidak ada puskesmasnya, sekolahnya, terus apa mungkin infrastruktur jalan, terus infrastruktur ekonomi yang tidak terkoneksi antar daerah, antar pulau, dan seterusnya itu yang diatasi," bebernya.




Tonton Video Anies soal Wacana Bekasi Gabung Jakarta: Wewenang Pemerintah Pusat:

[Gambas:Video 20detik]


(knv/hri)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com