Kemendagri Terima 315 Usulan Pemekaran Daerah Sejak 2014

Jefrie Nandy Satria - detikNews
Rabu, 21 Agu 2019 16:19 WIB
Kapuspen Kemendagri Bahtiar (Foto: Jefrie/detikcom)
Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pemerintah melakukan moratorium pemekaran daerah sampai waktu yang tak ditentukan. Kemendagri mengaku menerima 315 usulan pemekaran daerah sejak 2014.

"Untuk informasi sampai hari ini catatan Direktorat Jendral Otonomi Daerah yang mengusulkan pemekaran itu ada sejumlah 315 daerah sejak tahun 2014 yang lalu. 255 di antaranya beserta dokumen-dokumennya dan sisanya itu ya berupa surat, dua lembar, tiga lembar itu hendak memupuk aspirasi masyarakat," kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar di Kemendagri, Medan Merdeka Utara, Jakpus, Rabu (21/8/2019).



Bahtiar lantas menjelaskan alasan pemerintah melakukan moratorium pemekaran daerah. Dia bicara soal pilihan kebijakan yang diambil pemerintah dalam menyelesaikan suatu masalah.

"Moratorium banyak, saya kira di DPR sudah disampaikan bahwa ini kan soal pilihan kebijakan pembangunan. Dari 100 pilihan kebijakan kita misalnya, pemerintah memilih dari opsi-opsi itu adalah opsinya adalah hari ini adalah membangun, menyelesaikan masalahnya. Masalah-masalah yang menjadi argumen atau sebab musabab sekelompok masyarakat atau membuat aspirasi untuk mengajukan pemekaran. Masalahnya diselesaikan. Misalnya karena akses wilayah tertentu, kecamatan tertentu, akses jalan mungkin, rumah sakit, pendidikan, itu yang diatasi," ujar dia.



Dia menjelaskan harus ada dua regulasi yang mengatur mengenai penataan daerah jika kebijakan moratorium dicabut. Menurut Bahtiar, pemerintah harus menyiapkan desain besar penataan daerah di Indonesia.

"Untuk ke sana juga ada 2 regulasi yang harus kita siapkan. Satu, peraturan pemerintah tentang penataan daerah. Yang kedua, harus ada peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah, berapa sih jumlah kabupaten ideal seluruh Indonesia dengan luas wilayah sekian," ujar dia.

"Sekarang 514, berapa sih jumlah provinsi gitu, apa 1000 apa 2000. Nah ini kan harus kita hitung juga kita harus perhatikan kemampuan keuangan negara. Nah kita keuangan negara kan tidak cukup banyak juga. Ini soal efektifitas perencanaan pembangunan. Apa sih yang jadi prioritas kita, apakah penggabungan wilayahnya, administrasi pemerintahannya ataukah manajemen pelayanan publiknya yang diperbaiki atau prasarana publik yang dibangun atau manajemen pembangunannya," sambung Bahtiar.

Selain itu, Bahtiar menegaskan kebijakan moratorium pemekaran daerah ini tak menjadi halangan bagi pemerintah dalam membangun wilayah-wilayah terpencil. Semua daerah ditegaskan Bahtiar akan tersentuh pembangunan.

"Tapi kami tegaskan bahwa kebijakan pemerintah hari ini moratorium tapi masalah-masalah pembangunan soal aksesibilitas wilayah-wilayah terpencil, termasuk perbatasan, semua kita bangun. Termasuk membangun konektivitas perdagangan antar pulau, membangun pusat-pusat daerah pertumbuhan baru itu udah dilakukan pemerintah Jokowi 5 tahun terakhir dan akan dilanjutkan 5 tahun ke depan di samping prioritas pembangunan SDM," ujarnya.




Tonton Video Jokowi: 2020, Pemerintah Alokasikan Rp 858,8 T untuk Daerah dan Desa:

[Gambas:Video 20detik]

(knv/hri)