Anies soal Usulan Bekasi Masuk Jakarta: Prosesnya dengan Pusat

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan usulan Bekasi bergabung ke wilayahnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sebagai kepala daerah, Anies menuturkan siap mematuhi aturan.

"Kalau keputusan pemerintah pusat ya Jakarta menjalankan. Kan keputusannya lewat UU, PP. Kalau itu UU maka kita berkewajiban menjalankan. Maka prosesnya bukan dengan DKI tapi pemerintah pusat," kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

Baca juga: Rahmat Effendi Sebut 80 Persen Warganya Setuju Bekasi Masuk Jakarta

Anies menilai baik Bekasi maupun DKI Jakarta adalah kesatuan Republik Indonesia. Dia menghargai aspirasi tersebut.

"Jadi secara prinsip Pemprov DKI akan memang harus menaati keputusan pemerintah pusat. Jadi aspirasi itu kita menghargai dan biar berproses di pemerintah pusat. Karena prosesnya bukan antarwilayah," tuturnya.

Anies mengakui wilayahnya dan Bekasi saling terintegrasi dalam kegiatan ekonomi. Namun dia menyerahkannya kepada pemerintah pusat.

"Memang secara ekonomi, kawasan Jakarta dan sekitarnya itu sudah terintegrasi secara ekonomi. Hanya secara administrasi pemerintahan yang berbeda," katanya.

Baca juga: Tanggapi Rahmat Effendi Soal Bekasi Gabung Jakarta, RK: Belum Prioritas

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyebut kotanya lebih cocok masuk ke Jakarta apabila Provinsi Bogor Raya terbentuk. Menurutnya, sebagian besar warga Kota Bekasi setuju jika bergabung dengan Jakarta.

"Kalau dijajak pendapat pasti 60, 70, 80 persenlah pasti, karena DKI kan punya support yang luar biasa. Tapi kemarin saya baca di medsos, ya karena DKI mau menguasai (TPST) Bantargebang. Apa yang dikuasai? Orang di sana dia, TPA juga milik dia kok, bukan punya kita, kecuali nggak ada yang dikuasai apalagi dalam satu kesatuan antardaerah, satu kesatuan nasional kan NKRI," ujar Rahmat Effendi.


HUT ke-74 RI, Anies: Jakarta Kota yang Hargai Pejuang (fdu/gbr)