Senin 19 Agustus 2019, 13:26 WIB
ICW Soroti Minimnya Layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas
ICW Soroti Minimnya Layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas (Eva/detikcom)
Jakarta -
Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melakukan penelitian terhadap akses dan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. ICW menyimpulkan fasilitas kesehatan penyandang disabilitas dan pendataan kurang baik.
"Berdasarkan hasil survei, ICW menuturkan secara garis besar penyandang disabilitas masih berada dalam situasi rentan karena keterbatasan mereka. Banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan fasilitas pelayanannya kesehatan yang memadai," ujar peneliti ICW, Dewi Anggraeni, dalam diskusi di Hotel Ibis, Jl Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).
Penelitian ini dilakukan selama April 2019 dengan menggunakan metode random sampling (pengambilan secara acak) di empat kota, yakni Bandung, Surakarta, Makassar, dan Kupang. Total responden 800 orang penyandang disabilitas.
Dewi mengatakan alasan pihaknya mengambil sampling di empat kota tersebut karena kota itu disebutnya merupakan kota inklusi atau memiliki anggaran besar untuk penyandang disabilitas.
"Keempat kota ini, karena ramah disabilitas, kota ramah inklusi dilihat dari anggaran yang besar untuk penyandang disabilitas," katanya.
ICW menyebut fasilitas kesehatan di rumah sakit sudah cukup baik. Namun, menurutnya, para penyandang disabilitas itu mengalami kesulitan kendaraan untuk menuju ke rumah sakit. Dari keseluruhan responden hanya 31,9 persen yang memiliki kendaraan pribadi, sedangkan mayoritas jarak dari rumah ke rumah sakit sekitar 5 km.
"Kalau melihat dari jarak misalnya untuk menuju ke rumah sakit adalah mayoritas 1-5 km. Kalau mereka tidak punya kendaraan pribadi harus mengaksesnya seperti apa. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin nggak cuma ada fasilitas di rumah sakitnya saja tapi juga harus ada hal penunjang yang harus diperhatikan sama daerah," kata Dewi.
Selain itu, ICW menyebutkan pendataan terhadap penyandang disabilitas masih sangat buruk. Dewi menyebut masih terdapat 80,6 persen yang mengaku tidak pernah didata, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
"Penyediaan informasi bantuan untuk penyandang disabilitas, baik dari pemerintah pusat dan daerah masih belum memadai. Banyak responden yang mengaku tidak mendapatkan akses informasi bantuan dari pemerintah," tutur Dewi.
(eva/rvk)
"Berdasarkan hasil survei, ICW menuturkan secara garis besar penyandang disabilitas masih berada dalam situasi rentan karena keterbatasan mereka. Banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan fasilitas pelayanannya kesehatan yang memadai," ujar peneliti ICW, Dewi Anggraeni, dalam diskusi di Hotel Ibis, Jl Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).
Penelitian ini dilakukan selama April 2019 dengan menggunakan metode random sampling (pengambilan secara acak) di empat kota, yakni Bandung, Surakarta, Makassar, dan Kupang. Total responden 800 orang penyandang disabilitas.
Dewi mengatakan alasan pihaknya mengambil sampling di empat kota tersebut karena kota itu disebutnya merupakan kota inklusi atau memiliki anggaran besar untuk penyandang disabilitas.
ICW menyebut fasilitas kesehatan di rumah sakit sudah cukup baik. Namun, menurutnya, para penyandang disabilitas itu mengalami kesulitan kendaraan untuk menuju ke rumah sakit. Dari keseluruhan responden hanya 31,9 persen yang memiliki kendaraan pribadi, sedangkan mayoritas jarak dari rumah ke rumah sakit sekitar 5 km.
"Kalau melihat dari jarak misalnya untuk menuju ke rumah sakit adalah mayoritas 1-5 km. Kalau mereka tidak punya kendaraan pribadi harus mengaksesnya seperti apa. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin nggak cuma ada fasilitas di rumah sakitnya saja tapi juga harus ada hal penunjang yang harus diperhatikan sama daerah," kata Dewi.
Selain itu, ICW menyebutkan pendataan terhadap penyandang disabilitas masih sangat buruk. Dewi menyebut masih terdapat 80,6 persen yang mengaku tidak pernah didata, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
"Penyediaan informasi bantuan untuk penyandang disabilitas, baik dari pemerintah pusat dan daerah masih belum memadai. Banyak responden yang mengaku tidak mendapatkan akses informasi bantuan dari pemerintah," tutur Dewi.
(eva/rvk)
