Effendi: Kenaikan Dana Operasional DPR Harus Ditunda

Jakarta - Selain mendapat penolakan dari beberapa fraksi di DPR, penolakan terhadap kenaikan dana tunjangan operasional DPR sebesar Rp 10 juta juga mendapat kritik dari perorangan. Wakil Ketua Komisi I DPR Effendi Choirie, meminta dilakukan penundaan kenaikan dana tunjangan itu."Saya menolak adanya kenaikan tunjangan untuk DPR. Saya harap itu bisa dibatalkan minimal ditunda dulu sampai waktu yang tidak ditentukan. Sebab, masalah ini menyangkut nurani," kata Effendi Choirie di Kantor DPP PKB Jl. Kalibata Timur I, Jakarta, Sabtu (22/10/2005).Menurut Gus Coi, panggilan akrab Effendi Choirie, penundaan ini amat wajar jika melihat kondisi masyarakat yang sedang kesulitan akibat kenaikan harga BBM. Dan ini menunjukan kurang kepekaannya hati para anggota dewan itu. "Ketika sekarang ini konstituen menghadapi masalah berat akibat kenaikan harga BBM ternyata wakil rakyatnya malah menerima tunjangan. Ini tidak bisa dibenarkan," cetusnya.Effendi juga tak membantah adanya kemungkinan isu pemberian tunjangan ini untuk menghantam DPR. "Soalnya nanti DPR akan dicaci maki oleh banyak orang," duganya.Terlepas dari itu menurut Effendi, kenaikan tunjangan dana operasional tersebut manajemennya tidak tepat. "Kalau soal dikasih uang Rp 10 juta saya mau saja, tapi juga harus memikirkan rakyat," tandasnya.Sedangkan mengenai isu reshuffle menurut Gus Coi, hal ini harus dilakukan untuk meyakinkan pasar dan rakyat. "Agar timbul harapan baru bagi rakyat. Kalau Alwi tetap dipakai, Hamid Awaluddin tetap dipakai itu tidak ada harapan baru. Jadi lebih baik ada orang baru yang duduk," pintanya. (ahm/)