Setuju Jaksa Agung Nonparpol, ICW: Mestinya Menko Polhukam-Menkum HAM Juga

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendukung rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan jabatan Jaksa Agung kepada tokoh nonparpol. Cara itu, menurut ICW, bisa menghindari penegakan hukum yang bercampur dengan kepentingan politik.

"Kami dari ICW memberikan apresiasi atas sikap Pak Jokowi yang tidak memberikan jabatan partai politik pada Jaksa Agung," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz, dalam diskusi di ICW, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Jokowi Pilih Jaksa Agung Nonparpol, Surya Paloh Tak Masalah

Donal menilai cara pandang seperti itu seharusnya juga dipakai dalam memilih menteri. Menurutnya, ada dua posisi menteri yang sama kerawanannya dengan posisi Jaksa Agung jika diisi orang partai.

"Kalau cara pandang dia berangkat dari pengalaman 5 tahun penegakan hukum kita lihat bias dengan berbagai macam tudingan, asumsi, kepentingan politik, mestinya jabatan-jabatan sektor politik dan hukum juga digunakan cara pandang yang sama. Apa saja itu Menkum HAM, Menko Polhukam," ujarnya.

Donal berpendapat masalah konflik kepentingan itu tak serta-merta selesai ketika Jaksa Agung diisi orang nonparpol. Menurutnya, masalah itu bisa berpindah ke posisi kedua menteri tersebut.

"Bukan tidak mungkin hari ini yang ramai dan gaduh itu di posisi Jaksa Agung kalau diberikan kepada politik, Jaksa Agung-nya sudah steril dari politik, masalahnya pindah ke Menko Polhukam, masalahnya pindah ke Menkum HAM," ucapnya.

Menurutnya, kedua posisi menteri itu harus diisi sosok yang mampu menjadi peredam suasana politik yang panas. Hal itu akan meminimalkan tudingan adanya kepentingan politik di balik kebijakan menteri tersebut.

"Mestinya orang yang menduduki jabatan Kemenkum HAM dan Menko Polhukam, istilah padangnya sitawa sidingin, obat dan orang yang mampu menenangkan situasi politik yang panas. Sehingga apa pun yang dilakukan Menko Polhukam, Menkum HAM, bukan lagi dianggap bias dengan kepentingan politik," pungkasnya.

Baca juga: Janji Jokowi: Menteri Muda, 55% Profesional, Jaksa Agung Nonparpol

Sebelumnya, Jokowi mengungkap desain kabinetnya di periode kedua sebagai presiden. Dari usia, latar belakang, hingga kementerian baru.

Saat ini, kursi Jaksa Agung diisi M Prasetyo, yang sebelumnya diketahui merupakan kader NasDem. Tapi Jokowi membuat perubahan di kabinet periode keduanya.

"Jaksa Agung pasti bukan dari parpol," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/8).



Tonton juga video Menjawab Kritik ICW soal Seleksi Capim KPK:

[Gambas:Video 20detik]

(abw/idn)