Kemendagri Buka Wacana Kepala Daerah Konsultasi APBD Via Video Conference

Jakarta - Plt Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik menceritakan kerisauan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal banyaknya kepala daerah yang diundang ke Jakarta. Akibatnya, banyak kepala daerah yang terlalu lama meninggalkan daerahnya.

"Bapak Wapres sudah membuat memo kepada Presiden, beliau risau tentang banyaknya kepala daerah yang diundang ke Jakarta oleh Kementerian/Lembaga. Akibatnya kemarin banyak dari kepala daerah itu yang jadi 'Bang Toyib', nggak pulang-pulang," kata Akmal di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Kemendagri Terbitkan Surat Edaran Berhentikan ASN Korupsi

Akmal mengatakan pihaknya bersama Sekretariat Negara tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang membatasi kepala daerah untuk ke Jakarta. Akmal juga menyinggung Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendorong efisiensi.

"Ini juga menjadi langkah kita ke depan untuk mendorong efisiensi melalui kegiatan video conference. Jadi ke depan, kami sudah memulai sekarang dari Kemendagri, konsultasi permasalahan APBD kami lakukan melalui video conference," jelas Akmal.

Menurut Akmal, pihaknya juga akan membuat regulasi agar anggota DPRD tidak ramai-ramai atau 'bedol desa' ke Jakarta. Ia juga tengah mencoba menggunakan video conference untuk sarana konsultasi DPRD.

"Kami juga akan membuat regulasi agar teman-teman DPRD tidak lagi bedol desa ke Jakarta, ramai-ramai. Biasanya teman-teman DPRD itu ke Jakartanya 60 orang, tapi yang ke Kementerian cuma 3 orang. Jadi kami mencoba sekarang video conference dari ruangnya DPRD masing-masing sehingga nanti konsultasinya akan lebih efisien," tuturnya.

Baca juga: Kemendagri Ungkap Alasan Belum Selesaikan Pemecatan ASN Korupsi

Akmal berharap penggunaan video conference untuk konsultasi tidak mengurangi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia ingin kebijakan itu bisa dilaksanakan dengan baik.

"Efisiensi dan efektivitas mutlak kita lakukan karena kondisi keuangan negara yang semakin tidak baik, sehingga sebagai eksekutif kita harus mendorong kebijakan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan kebijakannya dengan baik ke depan," pungkasnya. (azr/idn)