detikNews
Rabu 14 Agustus 2019, 14:16 WIB

Markus Nari Juga Didakwa Rintangi Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP

Faiq Hidayat - detikNews
Markus Nari Juga Didakwa Rintangi Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP Markus Nari (Foto: Faiq Hidayat-detikcom)
Jakarta - Anggota DPR Markus Nari turut didakwa merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Jaksa KPK menyebut Markus sengaja mencegah atau merintangi pemeriksaan di sidang terhadap Miryam S Haryani yang saat itu berstatus sebagai saksi dan Sugiharto yang kala itu berstatus sebagai terdakwa.

"Terdakwa telah sengaja mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi Miryam S Haryani dan terdakwa Sugiharto dalam perkara tindak pidana korupsi proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik) tahun 2011 sampai dengan 2012," kata jaksa KPK Ahmad Burhanudin saat membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Rabu (14/8/2019).



Jaksa menyebut kasus ini bermula ketika Markus meminta Anton Tofik datang ke ruang kerjanya di gedung DPR. Dalam pertemuan itu, Anton diminta memantau perkembangan perkara korupsi proyek e-KTP.

Atas permintaan itu, jaksa menyebut Anton meminta uang operasional untuk memantau perkembangan perkara tersebut. Markus pun memerintahkan sopirnya Gugun untuk memberikan uang SGD 10 ribu kepada Anton.

"Anton Tofik memantau sidang perdana perkara KTP Elektronik atas nama Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Anton Tofik kemudian melaporkan kepada terdakwa melalui telepon bahwa nama terdakwa disebut sebagai penerima aliran dana -KTP elektronik sebesar USD 400.000," kata jaksa.

Jaksa mengatakan, Markus kembali memanggil Anton untuk mencari berita acara pemeriksaan (BAP) atas nama Miryam S Haryani dan dirinya. Atas permintaan itu, Anton menemui Suswanti selaku panitera pengganti PN Jakarta Pusat untuk meminta fotokopi BAP Markus Nari dan Miryam.

"Selanjutnya Anton Tofik memberikan uang Rp 2 juta kepada Suswanti," ujar jaksa.

Usai mendapatkan BAP itu, Markus memerintahkan Anton untuk membujuk Miryam agar tidak menyebut namanya dalam persidangan. Anton meminta pengacara Miryam S Haryani, Elza Syarief, agar mencabut keterangan yang menyebut Markus Nari.

"Terdakwa menemui Miryam S Haryani di kantor PT Mata Group di Gedung Multika Mampang Prapatan Jakarta Selatan meminta Miryam S Haryani untuk mencabut keterangannya di sidang pengadilan yang menyatakan terdakwa menerima sejumlah uang dalam perkara KTP elektronik dengan kompensasi terdakwa akan menjamin keluarga Miryam S Haryani," jelas jaksa.

Selain itu, jaksa mengatakan Markus menemui pengacara Robinson di kantor Alfonso & Partner, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta pada 10 Maret 2017. Dalam pertemuan itu, Markus meminta Robinson menyampaikan pesan kepada mantan pejabat Kemendagri Sugiharto agar tidak menyebut namanya sebagai penerima aliran uang proyek e-KTP dalam persidangan.



Robinson merupakan pengacara terdakwa Amran Hi Mustary yang terjerat kasus korupsi proyek pembangunan jalan Maluku. Atas permintaan itu, Robinson menemui Amran di Rutan KPK.

"Atas permintaan tersebut, Amran Hi Mustary meneruskan pesan terdakwa kepada Sugiharto. Atas pesan tersebut, Sugiharto menolak dengan mengatakan, 'Tidak Pak, saya mau jujur terus terang saja. Apa adanya yang saya alami'. Di persidangan Sugiharto akan menerangkan sesuai dengan BAP-nya bahwa terdakwa menerima uang dari Sugiharto sebesar USD 400.000 di gedung kosong yang letaknya di samping TVRI Senayan," papar jaksa.

Atas perbuatan itu, Markus didakwa bersalah melanggar Pasal 21 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Markus sebelumnya didakwa memperkaya diri sendiri USD 1,4 juta dari proyek e-KTP. Perbuatan Markus Nari juga memperkaya orang lain dan korporasi.

"Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa sebesar USD 1.400.000," kata jaksa KPK Ahmad Burhanudin saat membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Rabu (14/8).
(fai/haf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed