"Jadi tidak ada yang menyatakan Desember, kecuali pribadi Airlangga (Ketum Golkar Airlangga Hartarto) karena mekanisme di Partai Golkar soal waktu munas sangat ditentukan oleh waktu yang ada di AD/ART dari mulai rapat pleno yang sampai saat ini belum jelas," ujar Bamsoet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).
Bamsoet menyebut hanya kubu Airlangga yang ingin munas digelar pada Desember 2019. Namun secara pribadi, ia mengusulkan munas digelar Oktober 2019.
Sebab, kata Bamsoet, Presiden Joko Widodo yang diusung Golkar akan dilantik pada Oktober.
"Yang ideal, jadi presiden tidak perlu deal dua kali, dan koalisi partai juga tidak deal dua kali untuk menyusun pilkada ke depan, tapi ini bukan keputusan saya ya," ujarnya.
Adapun kedatangan Bamsoet ke Istana hari ini untuk menyerahkan undangan pernikahan anaknya. Ia menepis meminta restu jadi Ketum Golkar.
"Pak Jokowi tidak akan memberikan restu-restuan karena saya menganggap Pak Jokowi kepala negara, maka yang diinginkan beliau siapapun di partai manapun yang akan berkompetisi beliau mempersilakan yang penting berlangsung secara demokrasi," tuturnya.
Ketum Golkar Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan setiap partai memiliki mekanisme masing-masing. Sejak 2004, munas Golkar selalu digelar pada Desember.
"Kan masing-masing (partai) punya mekanisme sendiri-sendiri. Jadi Golkar dari zamannya, itu 2004 di bulan Desember, Pak Aburizal di bulan Desember, Pak JK (Jusuf Kallad) di bulan Desember. Jadi kita mengikuti mekanisme yang ada," kata Airlangga saat ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/8).
Bamsoet Maju Jadi Caketum Golkar: Mari Bertarung Tanpa Ancaman:
(dkp/idh)
