Sebagaimana diketahui, kuasa hukum Kivlan, Tonin Tachta, mengatakan gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (5/9). Sidang perdana rencananya digelar Kamis (15/9).
Berdasarkan isi gugatan yang disampaikan Tonin, perkara bermula saat Kivlan berhenti dari jabatan Kepala Staf Kostrad pada 28 Juni 2019. Kivlan kemudian menjadi perwira tinggi tanpa jabatan di Mabes TNI. Sedangkan Wiranto saat itu menjabat sebagai Panglima ABRI.
Wiranto disebut Kivlan hanya memberikan uang Rp 400 juta. Sedangkan dana itu dinilai tak memenuhi kebutuhan akomodasi anggota Pam Swakarsa. Kivlan mengaku harus meminjam sana-sini untuk menutupi kebutuhan akomodasi, hingga akhirnya dia dirugikan.
"Bahwa, seandainya tergugat tidak menyuruh penggugat untuk membuat pengamanan dalam bentuk Pam Swakarsa maka rumah, mobil dan barang berharga tidak pernah dijual demikian juga nama baik dari tempat-tempat yang terjadi hutang serta tidak perlu meminta dana bantuan dari berbagi pihak dan demikian juga tidak akan terjadi kematian anggota Pam Swakarsa di Cawang dan di Kasablanka yang tidak pernah mendapat santunan quod non. Bahwa, kerugian materil dan imateril penggugat total Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dapat diuraikan sebagaimana berikut ini," beber Tonin.
Sementara itu, Wiranto menanggapi hal ini dengan santai. Dia mempersilakan siapapun pihak yang ingin menggugatnya.
"Saya digugat dari banyak orang silakan, yang penting kita kan profesional, kerja bener, kerja untuk negara, untuk kebaikan, untuk keamanan. Digugat siapapun silakan," kata Wiranto saat dimintai tanggapan, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).
Lalu, bagaimana sebenarnya cerita soal Pam Swakarsa saat itu? Pada Senin (12/8/2019), detikcom merangkum beberapa cerita soal pembentukan Pam Swakarsa.
