Ridwan Kamil Tak Setuju Usulan Provinsi Bogor Raya, Bima Arya: Masih Dikaji

Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak setuju terkait usulan pembentukan Provinsi Bogor Raya. Wali Kota Bogor Bima Arya menegaskan, pembentukan usulan provinsi baru itu baru sebatas kajian.

"Saya fokus pada kajiannya. Yang penting kajiannya dulu dibuat," katanya, usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Bogor, di Gedung DPRD Kota Bogor, Kecamatan Tanahsareal, Kota Bogor, Senin (12/8/2019).

Baca juga: Ridwan Kamil Tak Setuju Usulan Pembentukan Provinsi Bogor Raya

Bima mengatakan belum ada hasil dari kajian yang dilakukan Pemkot Bogor. Semua opsi tengah dipertimbangkan.

"Ya itu kan belum diusulkan, masih dikaji. Apakah provinsi baru, perluasan wilayah, apakah perluasan koordinasi, ini dikaji dulu," tegas Bima.

Baca juga: Bima Arya soal Usulan Provinsi Bogor Raya: Yang Penting Kajian Dulu

Sebelumnya, Bima Arya mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pengkajian terkait perluasan wilayah Bogor. Di tengah kajian itu, Bima menyebut tim-nya juga menerima usulan terkait pembentukan provinsi baru bernama Bogor Raya.

"Dari usulan. Banyak usulan yang masuk. Jadi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, diusulkan jadi satu provinsi. Jadi bukan kotanya diperluas, tapi rentan birokrasi nya diperkecil," sambung Bima usai menghadiri acara Creating the Cities of the Future dalam acara Congress of Indonesian Diaspora (CID-5), di Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8).

Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengaku tidak sepakat dengan usulan mengenai Provinsi Bogor Raya. RK, sapaannya, menilai pemekaran wilayah tingkat dua lebih penting ketimbang membentuk provinsi baru.

RK mengatakan urusan pelayanan publik sebagian besar berada di kabupaten dan kota. Sehingga, sambung dia, pemekaran wilayah tingkat dua yang perlu didorong, bukan pembentukan provinsi.

"Justru yang paling urgent sekarang itu pemekaran kabupaten-kabupaten menjadi kota tingkat II karena aksi utama dari pelayanan publik itu bukan di provinsi dalam pandangan saya," kata RK di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (12/8). (knv/knv)