PKB Minta Info soal Penumpang Gelap di Kubu Prabowo Ditindaklanjuti

Tsarina Maharani - detikNews
Minggu, 11 Agu 2019 14:00 WIB
Wasekjen PKB Daniel Johan (Gibran/detikcom)
Jakarta - Partai Gerindra menyebut penumpang gelap yang memanfaatkan pencapresan sang ketua umum, Prabowo Subianto, bertujuan membuat Indonesia kacau. PKB meminta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti isu tersebut.

"Info awal ini harus ditindaklanjuti agar tidak sekadar isu, agar hal-hal yang mengancam keutuhan negara bisa diatasi dengan cepat dan baik. Harus ada penegakan hukum yang baik," kata Wasekjen PKB Daniel Johan saat dihubungi, Minggu (11/8/2019).


Daniel mengapresiasi sikap Prabowo yang kini disebut sudah menyingkirkan penumpang gelap tersebut. Namun, menurut dia, Prabowo dan Gerindra perlu mengungkapkan siapa penumpang gelap yang dimaksud agar masyarakat tidak menduga-duga.

"Kita apresiasi sudah terbuka dan menjelaskan kepada masyarakat, sehingga semua pihak juga bisa memahami persoalan secara jernih," ucapnya.

Soal penumpang gelap ini awalnya diungkapkan Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dasco menyebut 'penumpang gelap' itu mencoba memanfaatkan Prabowo untuk kepentingan mereka. Namun, menurut dia, Prabowo kemudian mengambil tindakan karena sadar telah dimanfaatkan.


Pernyataan itu diamini politikus Gerindra Andre Rosiade yang menyebut penumpang gelap itu bertujuan membuat situasi Indonesia kacau. Penumpang gelap juga ingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) disalahkan akibat kondisi itu.

"Orang itu ingin Indonesia chaos. Ingin Pak Jokowi disalahkan. Ingin Indonesia ini ribut. Pak Prabowo sebagai patriot dan negarawan menolak hal itu. Itulah penumpang gelap itu," kata Andre.


Berkaitan dengan hal itu, Persaudaraan Alumni (PA) 212 tak merasa menjadi penumpang gelap seperti yang dimaksud Gerindra. Ketum PA 212 Slamet Maarif menegaskan perjuangannya bersama Prabowo pada Pilpres 2019 bukan semata-mata demi kekuasaan. Dia mengaku berjuang untuk menegakkan keadilan.

"Jadi kami yakin yang dimaksud Gerindra bukan kalangan kita dan ulama," kata Slamet, Jumat (9/8). (tsa/zak)