Rektor USU Bubarkan Pengurus Persma karena Cerpen Lesbian, Ahli: Represif

Rektor USU Bubarkan Pengurus Persma karena Cerpen Lesbian, Ahli: Represif

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 07 Agu 2019 09:52 WIB
Foto: ilustrasi LGBT (Andhika-detikcom)
Foto: ilustrasi LGBT (Andhika-detikcom)
Jakarta - Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Runtung Sitepu membubarkan pengurus Pers Mahasiswa (Persma) Suara USU karena memuat cerpen tentang lesbian. Menurut ahli tata negara, Jimmy Usfunan, tindakan Rektor USU dinilai sebagai tindakan represif.

"Bentuk pemecatan pengurus tersebut dari pihak rektorat adalah tindakan yang tidak tepat, dan cenderung represif tanpa melakukan upaya pembinaan kepada yang bersangkutan, sebagaimana pendekatan dalam UU Pendidikan Tinggi," kata Jimmy kepada detikcom, Rabu (7/8/2019).


Terkait materi cerpen tersebut, Jimmy menilai kebebasan berekspresi tetap memiliki batasan. Keberadaan pers kampus, tidak dapat dilepaskan diri dari etika akademik yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

"Pers kampus dalam perspektif UU Pendidikan Tinggi, sebagai wujud implementasi nalar kebebasan akademik yang dilakukan mahasiswa sebagai sivitas akademika. Begitu juga mempunyai ruang kebebasan, dalam melakukan kritikan terhadap kebijakan baik di tingkat nasional, regional, lokal, bahkan kebijakan kampus sekali pun, dengan pendekatan keilmuan," ujar pengajar Universitas Udayana itu

Lebih dari itu, Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 3 huruf e dan huruf g UU Pendidikan Tinggi, wujud kebebasan akademik melalui pers kampus, dibatasi dengan etika akademik, yaitu, pertama, budaya akademik yang berarti gagasan atau karya bersumber dari ilmu pengetahuan. Kedua, bahwa pendekatan pemberitaan berorientasi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia dan Ketiga, asas tanggung jawab, dengan mengharuskan suatu karya akademik menjunjung tinggi nilai-nilai agama, persatuan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

"Berdasarkan pembatasan etika akademik, kasus cerpen 'lesbian' dalam Suara USU, wajar jika memunculkan pandangan kontra apalagi dianggap berpotensi menggerus nilai moral perkawinan sebagai ikatan mendasar antara laki dan perempuan, yang berdasarkan agama dan kepercayaan serta aktualisasi sila Pertama Pancasila," cetus Jimmy.

Kasus bermula saat Suara USU menerbitkan cerpen berjudul 'Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya' yang ditulis Yael Stefani Sinaga. Cerpen ini diterbitkan di website mereka, suarausu.co pada 12 Maret 2019.

Cerpen ini ternyata berbuntut panjang. Pihak Rektorat tersengat dan memperkarakan kasus ini hingga panjang. Puncaknya adalah keluar SK pemberhentian pengurus Persma USU di bawah Pemred Yael Stefani Sinaga.

"Di mana beberapa konten yang dipublikasikan oleh Suara USU tersebut mengandung unsur pornografi, yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam bingkai kebinnekaan sebagai salah satu nilai dalam BINTANG, yang diamanahkan kepada saya sebagai Rektor USU untuk dijunjung tinggi di USU," kata Rektor USU Runtung Sitepu.

Atas pembubaran pengurus itu, Persma Suara USU kini menggugat ke PTUN Medan.

"Kami akan perjuangkan hingga SK kami kembali melalui PTUN," kata Pemred Suara USU, Yael Stefani Sinaga.


(asp/aan)