"Wajar saja karena situasi ini rasanya tidak masuk akal. Tapi hendaknya kemarahan beliau diikuti dengan tindakan tegas, bukan hanya kepada PLN, tetapi atasannya PLN yang membiarkan pucuk pimpinan di PLN terus kosong dan kementerian teknis terkait ESDM," ujar Irawan kepada wartawan, Senin (5/8/2019) malam.
Irawan mengatakan kerugian akibat pemadaman listrik sangat besar. Berbagai sektor merasakan imbasnya, mulai perindustrian hingga rumah tangga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Irawan juga mempertanyakan keseriusan PLN dalam menangani kejadian listrik padam di sebagian Pulau Jawa itu. Dia juga khawatir dengan tidak adanya pucuk pimpinan PLN sehingga tidak ada yang berani mengambil inisiatif.
"Apakah PLN tidak serius? Persoalan ini sangat amat serius, Presiden pun menaruh perhatian hingga mendatangi direktur PLN. Saya khawatir dengan tidak adanya dirut definitif di PLN sehingga tidak ada yang berani ambil inisiatif. Jadi bila ada pandangan, Dirut PLN dipecat, pantas saja," kata dia.
Sebagaimana diketahui, saat ini PLN dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Dirut, yakni Sripeni Inten Cahyani. Selain itu, Irawan mempersoalkan kekosongan jabatan direktur PLN. Menurut Irawan, Menteri BUMN dan Menteri ESDM juga turut bertanggung jawab.
"Masalahnya Dirutnya nggak ada dan kekosongan ini seolah dibiarkan, bahkan Plt-nya pun sebentar-sebentar diganti. Ini tanggang jawab Menteri BUMN dan Menteri ESDM. Menterinya saja sekalian diganti. Lagian kan Presiden akan lanjut, beliau bisa ganti menteri yang tidak perform agar program bagi mencapai visi-misi yang dijanjikan dalam masa kampanye segera dijalankan tanpa harus menunggu periode berjalan berakhir.
Lebih lanjut Irawan mengatakan peristiwa itu harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah. Dia meminta PLN membuat sistem kontrol untuk menanggulangi apabila terjadi hal serupa.
"Kejadian ini harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan PLN, ini kejadian berulang yang tidak boleh terjadi lagi. Harus dibuat contingency plan (rencana cadangan) dan sistem kontrol agar bila ada masalah di satu titik lokasi dampaknya bisa dilokalisir sehingga tidak berdampak luas," lanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyambangi kantor pusat PLN. Jokowi mempertanyakan insiden mati listrik massal itu. Menurutnya, kejadian pemadaman listrik itu tidak dikalkulasikan kemungkinannya.
"Pertanyaan saya, Bapak-Ibu semuanya ini kan orang pinter-pinter, apalagi urusan listrik, dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi kalau akan ada kejadian-kejadian, sehingga kita tahu sebelumnya," kata Jokowi di kantor pusat PLN, Jakarta Selatan, Senin (5/8).
"Kok tahu-tahu drop itu? Artinya, pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi. Dan itu betul-betul merugikan kita semuanya," ujarnya.
Tonton video Suasana Tegang Pertemuan Jokowi dan Direksi PLN soal Listrik Padam:
(lir/dnu)