"Menurut saya dalam kasus ini yang bertanggung jawab dan kita minta adalah Menteri BUMN untuk segera melakukan revitalisasi dan berbagai perbaikan di tubuh PLN yang menjadi tanggung jawabnya. Juga melakukan investigasi terhadap kerusakan tersebut apakah ada unsur-unsur kesengajaan," kata Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Bamsoet mengatakan padamnya listrik secara massal itu telah mengganggu sektor pertahanan dan keamanan hingga ekonomi. Dia berharap hal serupa tak terulang kembali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, dia menilai wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah kepada PT PLN (Persero) atas peristiwa mati listrik tersebut. Jokowi pagi tadi diketahui mendatangi kantor pusat PT PLN di Jakarta Selatan.
"Saya juga memahami jika presiden marah, karena ini Ibu Kota barometer negara ini. Kalau dikaitkan dengan citra pastinya akan sangat tercoreng di mata internasional. Nah, ke depan bagaimana cara mengantisipasi agar persoalan ini tidak terjadi kembali," kata Bamsoet.
Terkait peristiwa listrik padam massal ini, Komisi VII DPR yang membidangi urusan energi akan menggelar rapat dengan direksi PLN pada Selasa (6/8) besok. DPR meminta penjelasan dari PLN terkait peristiwa tersebut.
"Pimpinan Komisi VII mengundang direksi PLN. Karena posisi sekarang kan masih reses, jadi tidak mungkin manggil anggota. Jadi perwakilan pimpinan yang di Jakarta untuk hadir," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Ridwan Hisjam kepada wartawan, Senin (5/8).
Kendati demikian, Ridwan sendiri menunjuk hidung Rini Soemarno atas kejadian ini. Ia menyebut Rini bertanggung jawab atas jajaran direksi PLN yang kini menjabat.
"Saya melihat ini bukan tanggung jawab direksi PLN, tapi tanggung jawab Menteri BUMN. Menteri BUMN harus bertanggung jawab terhadap kejadian PLN," ucapnya. (tsa/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini