detikNews
Sabtu 03 Agustus 2019, 15:42 WIB

Kodam Iskandar Muda Segel Lokasi Pembangunan Gedung KONI Aceh

Agus Setyadi - detikNews
Kodam Iskandar Muda Segel Lokasi Pembangunan Gedung KONI Aceh Lokasi pembangunan Gedung KONI Aceh yang disegel (Foto: Agus Setyadi/detikcom)
Banda Aceh - Lokasi pembangunan gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh disegel Kodam Iskandar Muda. Penyegelan ini terkait status kepemilikan lahan.

Pantauan detikcom, Sabtu (3/8/2019), lokasi gedung KONI Aceh yang disegel terletak di Jalan H Dimurthala, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh. Pada pintu gerbang seng tampak dipasang garis kuning bertuliskan "Do Not Cross". Tidak tampak adanya aktivitas di areal gedung.

Kepala Staf Kodam (Kasdam) Iskandar Muda Brigjen TNI A Daniel Chardin mengatakan penyegelan dilakukan karena Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh tidak meminta izin terlebih dahulu saat pembangunan gedung tersebut dimulai. Lahan tempat gedung KONI dibangun merupakan milik Kodam Iskandar Muda.

"Ya tentunya pihak TNI (Kodam IM) harus mengambil langkah tegas, melakukan penyegelan karena dari dulu hingga saat ini pihak terkait belum ada itikad baik. Bahkan sudah dua kali kami menyurati Pemerintah Aceh dan Dispora tentang permasalahan lahan-lahan TNI yang sengaja dipakai untuk fasilitas umum," kata Daniel.

Pangdam IM, jelasnya, akan menyurati kembali Pemerintah Aceh untuk ketiga kalinya terkait pengggunaan lahan tersebut. Namun jika tidak direspon, TNI akan mengambil kembali lahan itu.

"Termasuk ada sebanyak 19 titik lahan milik TNI Kodam IM yang masih bermasalah dipakai untuk umum, termasuk di antaranya lahan tanah Anjong Mon Mata, Kolam Renang Tirta Raya, dan Gedung KONI Aceh," jelas Daniel.

Selain KONI Aceh, lokasi pembangun kolam renang Tirta Raya juga sudah disegel. Kasdam meminta Pemerintah Aceh cepat merespon surat yang mereka kirim.



"Bahkan dalam tahun 2019 ini saja, kami sudah menyurati pemerintah Aceh sebanyak dua kali, namun belum ada respon apapun," jelasnya.

Daniel menyebutkan, lahan-lahan yang dipakai untuk fasilitas umum sudah sejak tahun 80-an. Bukti peminjaman lahan tersebut, katanya, ada di Kodam IM.

"Bukti ada. Surat peminjaman lengkap ada sama kami dari tahun 1980, dulu dipinjam untuk membangun fasilitas menunjang kegiatan MTQ Nasional. Saat itu tidak ada tempat yang representatif, hanya milik TNI yang ada, sehingga diminta pinjam untuk dibangun bangunan, dulu asrama TNI di Peuniti kan dipakai juga," tuturnya.

Pada saat pinjam pakai itu, kata Kasdam, ada catatan yang harus diselesaikan yakni ada proses rislah atau proses ganti rugi setelah kegiatan MTQ itu selesai.

"Mengapa saat ini ketika kami nuntut, malah dibilang akan dibuat tim penelusuran lagi. Alasan dibentuk tim itu karena setahu gubernur sejak tahun 80-an itu adalah fasilitas umum," ujar Daniel.

Menurutnya, di dalam Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) lahan itu tercatat sebagai milik TNI.

"Ini kan sudah jelas, di Kementerian Keuangan itu tanah Kemhan, Cq Mabes TNI, Cq Kodam IM. Kami setiap tahun ada temuan, dan itu saja temuannya, makanya sekarang kami mengambil langkah untuk menertibkan seluruh lahan-lahan itu," tegasnya.



Daniel mengaku tidak mempermasalahkan jika lahan mereka dibangun untuk fasilitas pemerintah dalam rangka PON. Namun, pemerintah harus mencari jalan keluar terkait lahan yang sudah dipakai, yaitu dengan mencari lahan lain dengan harga yang sama dengan lahan yang sudah digunakan.

"Tetap, tanah itu tetap kami lakukan penyegelan sampai ada itikad atau kejelasan dari Pemerintah Aceh, ada jaminan tidak. Tanah itu milik kami, memang bangunan milik Pemerintah Aceh. Kami menghibahkan tanah itu, pemerintah menghibahkan kami apa yang senilai juga," jelasnya.

Pemerintah Aceh ataupun KONI belum memberi penjelasan terkait penyegelan lokasi tersebut.
(agse/haf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com