Ngabalin: Prabowo Tak Perlu Jadi Mediator ke Jokowi soal FPI

Jakarta - Prabowo Subianto disebut Partai Gerindra siap menjadi mediator apabila pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang izin ormas Front Pembela Islam (FPI). Pejabat Istana menyebut Prabowo tidak perlu turun tangan menjadi mediator.

"Tidak perlu ada mediator. Itu kan ada aturannya. Tinggal FPI-nya penuhi syaratnya. FPI bisa klarifikasi mengenai NKRI bersyariah, khilafah dalam konsep FPI itu apa. FPI bisa melaporkan rekam jejak mereka. Sudah. Tak usah pakai mediator. Masa urusan itu pakai mantan calon presiden, sih?" kata Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin saat dimintai konfirmasi, Sabtu (3/8/2019).

Baca juga: Gerindra Sebut Prabowo Bersedia 'Akurkan' FPI dengan Jokowi

Adapun FPI masih mengurus perpanjangan izin ormas. Urusan tersebut sedang ditangani Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membawahkan ormas-ormas.

"Terlalu kecil bagi Prabowo. Masa urusan FPI saja pakai balas jasa atau apa. Nggak usah," sebut Ngabalin.

Ihwal Prabowo yang bersedia 'mengakurkan' FPI dengan pemerintah sebelumnya disampaikan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Gerindra Irawan Ronodipuro kepada South China Morning Post (SCMP) dan dibenarkan oleh Irawan saat dimintai konfirmasi detikcom, Sabtu (3/8).

Baca juga: Syariat Dikaji Pemerintah, FPI Bicara NKRI Bersyariah

"Prabowo akan berperan sebagai mediator bila izin FPI dicabut," kata Irawan.

Prabowo berpandangan, selama menghormati Pancasila, FPI tidak perlu dikucilkan. Mantan rival Jokowi di Pilpres 2019 itu dinyatakannya merupakan sosok yang berkomitmen terhadap demokrasi.

"Prabowo percaya terhadap nilai dasar demokrasi yang menjamin hak untuk berkumpul. Dan bila FPI dilarang, maka ini akan menjadi preseden buruk dan berpotensi membuka pelarangan-pelarangan terhadap organisasi sipil lainnya," ujar Irawan.


Simak Video "Tak Hanya soal Pancasila, FPI Juga Akan Dikaji Syariat Islamnya"

[Gambas:Video 20detik]

(dkp/dnu)